RUTENG, FLORESPOS.net – Terjadi banyak gap antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Akibatnya apa yang menjadi kebijakan pusat tidak maksimal dan bahkan tidak bisa dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan.
Berbicara pada workshop pendidikan dalam rangka sosialisasi kurikulum merdeka di Hotel Revayah Ruteng, Manggarai, NTT, Senin (24/7/2023), anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera mengatakan, perlu banyak sosialisasi langsung ke satuan pendidikan tentang apa saja dalam upaya membangun pendidikan di negeri ini.
“Mengapa? Karena terjadi banyak gap antara pusat dan daerah. Kebijakan atau aturan dari pusat kadang tidak sampai ke tingkat bawah. Akibatnya penerapan tidak maksimal,” katanya.
Fakta, kata politisi dari PDIP itu, ketika berkunjung ke daerah-daerah, ditemukan banyak hal yang tidak cocok tentang program pusat dengan yang terjadi lapangan. Atau ketentuan baru tidak maksimal diterapkan.
Karena itu, tidak heran dalam pikiran publik sudah ada pikiran ‘ganti Menteri, ganti kurikulum’. Aturan itu belum dilaksanakan, kini muncul yang baru, dan lain-lain.
Dikatakan, ini semua terjadi karena ada gap informasi. Apa yang dimaui pusat tidak sampai secara baik hingga pada satuan pendidikan di seluruh negeri ini.
Yang seperti itu, termasuk juga dengan pelaksanaan kurikulum-kurikulum. Kurikulum yang satu belum jalan baik, muncul lagi yang baru.
Dan, sekarang ini ada kurikulum merdeka yang sedang digalakan penerapannya.
Apakah semua sekolah sudah menerapkan kurikulum ini. Pasti belum semua, termasuk di Manggarai ini. Mengapa karena belum siap segala sesuatunya.
Karena itu, demikian politisi asal Kabupaten Sikka ini, apa yang dilakukan ini adalah upaya untuk menjembatani gap yang ada. Apa yang terjadi di pusat langsung disampaikan ke satuan pendidikan.
Sosialisasi, lanjut Hugo Parera, menghadirkan unsur terkait langsung. Kali ini dari pusat kurikulum Kementerian Dikbud, Riset dan Teknologi RI. Momen ini bisa dimanfaatkan untuk bertukar informasi soal apa yang diingini pusat dan bagaimana pelaksanaan di lapangan.
Lalu, apa saja kesulitan-kesulitan riil di sekolah-sekolah bisa diangkat dan dibicarakan dengan para pejabat dari pusat.
Kiranya sosialisasi ini bisa memberi kontribusi dalam mengatasi gap informasi yang ada demi pelaksanaan pendidikan yang merata di seluruh negeri ini.
Sebelumnya Pejabat dari Pusat Kurikulum Kementerian, Baharudin mengatakan, sosialisasi kurikulum merdeka ini sangat penting bagi para guru dan kepala sekolah. Penting karena semua sekolah harus melaksanakan nantinya.
“Kita harus tahu dan harus persiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini agar saat launcing tahun depan semua sudah siap,” katanya.
Untuk kegiatan sekarang ini, pihaknya mengapresiasi anggota DPR RI Andreas Hugo Parera sebagai mitra pemerintah dalam bidang pendidikan yang berperan aktif dalam melakukan sosialisasi ini.
Demikian juga ke Bupati Manggarai yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini di Ruteng.
Sedangkan Bupati Hery Nabit mengatakan, banyak soal memang terjadi di dunia pendidikan sehingga belum sampai pada level yang diinginkan. Karena itu, tidak salah kalau sosialisasi perlu terus menerus diadakan agar sejalan kemauan pusat dan daerah.
“Satu kali saja tidak cukup, saya minta perlu dilakukan lagi di Manggarai. Saya minta khusus ini pa Anggota DPR RI dan jajaran Kementerian,” katanya.
Workshop yang dibuka anggota DPR RI, Andreas Hugo Parera diikuti 100 guru di Manggarai dan sejumlah wartawan. Pembukaan disaksikan Bupati Hery Nabit, para pejabat dari Pusat Kurikulum Kementerian Dikbud,Riset dan Teknologi RI dan Kadis Pendidikan Provinsi NTT, Linus Lusi.
Kegiatan ini sendiri terselenggara atas kerja sama Pusat Kurikulum Kementerian Dikbud apa dan Dikti RI dengan anggota DPR RI Andreas Hugo Parera dan didukung Pemkab Manggarai. Persiapan lapangan dipimpin Sekretaris Dinas PPO, Wens Sedan. *
Penulis: Christo Lawudin/Editor:Anton Harus
