JAKARTA, FLORESPOS.net-Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Andhy MT Marpaung berjanji, ke depan pihaknya akan terus perkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Andhy sampaikan itu pada penganugerahan predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Tahun 2026 bagi BPOLBF dengan nilai 95,89, berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Kementerian Pariwisata Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI) Tahun 2026.
Capaian ini menjadi kali ketiga secara berturut-turut BPOLBF sebagai PPID Pelaksana di lingkungan Kemenpar, memperoleh predikat Informatif, sekaligus menunjukkan konsistensi lembaga dalam menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Menurut Andhy, capaian predikat Informatif untuk ketiga kalinya secara berturut-turut ini merupakan bentuk konsistensi sekaligus komitmen BPOLBF dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
“Tentu ini memberi tanggung jawab bagi kami untuk terus menjaga kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Predikat Informatif yang berhasil dipertahankan selama tiga tahun ini bukan sekadar pencapaian administratif, juga menjadi dorongan bagi BPOLBF untuk semakin transparan, akuntabel, dan responsif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Masih Andhy, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga, khususnya dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan 2 Kecamatan di Kabupaten Bima (Floratama).
“Ke depan kami akan terus memperkuat peran PPID serta meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap keterbukaan informasi ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban sebagai badan publik, tetapi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya.
Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, dalam sambutannya menegaskan bahwa informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara.
Oleh karena itu, badan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya akses informasi yang transparan, interaktif, dan responsif sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Sebagai badan publik, Kementerian Pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Kegiatan hari ini menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata,” ungkap Widiyanti.
Widiyanti menekankan pentingnya sinergi dan konsistensi seluruh jajaran PPID, mulai dari PPID Utama, PPID Tingkat 1, hingga PPID Pelaksana, dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan forum dan penganugerahan Monev PPID sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap badan penyelenggara pemerintahan.
Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji selaku Atasan PPID Kementerian Pariwisata dalam laporannya menyampaikan bahwa proses Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner dan penyampaian data dukung, visitasi, hingga presentasi.
Pada tahun ini, proses evaluasi melibatkan lima PPID Tingkat 1 di lingkungan kedeputian serta sembilan PPID Pelaksana yang terdiri atas Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita.
“Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2026 menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif melalui penguatan strategi penyampaian konten informasi yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus memberikan apresiasi kepada PPID atas kinerja layanan informasi publik sepanjang tahun 2026,” katanya.
Predikat Informatif dengan nilai 95,89 yang diraih BPOLBF menjadi capaian sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Melalui penguatan keterbukaan informasi, BPOLBF berkomitmen menghadirkan komunikasi publik yng informatif, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan pariwisata di wilayah Floratama. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
Sumber Berita : florespos.net








