JAKARTA, FLORESPOS.net-Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) kembali meraih predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI) Tahun 2026 dengan nilai 95,89.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Forum Keterbukaan Informasi Publik Kemenpar 2026, berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Capaian ini menjadi kali ketiga secara berturut-turut BPOLBF sebagai PPID Pelaksana di lingkungan Kemenpar, memperoleh predikat Informatif, sekaligus menunjukkan konsistensi lembaga dalam menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Penganugerahan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam sambutannya menegaskan, informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara.
Oleh karena itu, badan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya akses informasi yang transparan, interaktif, dan responsif sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Sebagai badan publik, Kementerian Pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Kegiatan hari ini menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata,” kata Widiyanti.
Menteri Pariwisata turut menekankan pentingnya sinergi dan konsistensi seluruh jajaran PPID, mulai dari PPID Utama, PPID Tingkat 1, hingga PPID Pelaksana, dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan forum dan penganugerahan Monev PPID sebagai bagian dari upaya perkuat tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenpar.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap badan penyelenggara pemerintahan.
Sekretaris Kemenpar RI, Bayu Aji selaku Atasan PPID Kementerian Pariwisata dalam laporannya menyampaikan, bahwa proses Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner dan penyampaian data dukung, visitasi, hingga presentasi.
Pada 2026, proses evaluasi melibatkan 5 PPID Tingkat 1 di lingkungan kedeputian serta 9 PPID Pelaksana yang terdiri atas Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita.
“Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2026 menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif melalui penguatan strategi penyampaian konten informasi yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus memberikan apresiasi kepada PPID atas kinerja layanan informasi publik sepanjang tahun 2026,” ungkapnya.
Predikat Informatif dengan nilai 95,89 yang diraih BPOLBF menjadi capaian sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Melalui penguatan keterbukaan informasi, BPOLBF berkomitmen menghadirkan komunikasi publik yang informatif, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan pariwisata di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan 2 Kecamatan di Bima (Floratama).
BPOLBF berkantor pusat di Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
Sumber Berita : florespos.net








