Ia menambahkan, dinamika LoB tidak hanya berkaitan dengan aktivitas di laut, tetapi juga terhubung dengan berbagai aspek dalam ekosistem pariwisata, mulai dari destinasi, akses dan infrastruktur, kebersihan, pelayanan, promosi, hingga pengalaman wisatawan.
Harapannya, dari diskusi ini berbagai pihak tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga dapat melihat peluang kolaborasi karena pemerintah memiliki kewenangan dan peran masing-masing, demikian pula para pelaku usaha.
Dalam diskusi, para pelaku pariwisata menyampaikan sejumlah isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan wisata LoB di Labuan Bajo. Pembahasan antara lain menyangkut belum optimalnya pemahaman berbagai pihak terkait LoB sebagai jenis paket atau bentuk perjalanan wisata, bukan sebagai jenis kapal.
Selain itu, aspek perpajakan, pengelolaan sampah, kuota kunjungan ke Taman Nasional Komodo, serta kejelasan jumlah quota dan area khusus aktivitas diving dan snorkeling beserta kelengkapan infrastruktur pendukungnya.
Selain itu, dibahas pula kebutuhan penguatan promosi dan kesiapan destinasi wisata di darat sebagai bagian dari diversifikasi pengalaman wisatawan, persoalan scamming yang dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan, serta kebutuhan publikasi daftar agen perjalanan (whitelist) atau pelaku usaha pariwisata yang resmi agar wisatawan memperoleh informasi yang lebih jelas ketika memilih layanan perjalanan.
Saat ini beberapa isu yang dibahas sedang mulai dibenahi secara bertahap, seperti untuk mengatasi scamming serta publikasi daftar travel agen resmi yang tergabung dalam asosiasi di website BPOLBF.
Melalui Bincang Kepariwisataan ini, BPOLBF bersama Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong agar komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri terus terjaga.
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya









