MAUMERE, FLORESPOS.net-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka, Rabu (18/10/2023) malam menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang saat ini menjabat Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Sikka berinisial YBL dan Kuasa Direktur berinisial IR sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Puskesmas Paga tahun 2021.
Kedua tersangka yang mengenakan rompi tahanan diantar oleh petugas ke Rutan Maumere pada Rabu malam.
Pembangunan Puskesmas Paga di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan dilaksanakan oleh CV Kasih Murni, dengan nilai proyek Rp 6.756.121.000. Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2021.
Penetapan dua tersangka ini disampaikan Kasi Intel (Kasi) Kejari Sikka I Puthu Bayu Pinarta dan Kasi Pidsus Rezki Pandie kepada wartawan di Kantor Kejari Maumere, Rabu malam.
Kasi Pidsus Rezki Pandie mengemukakan bahwa pada Rabu (18/10/2023), Tim Kejari Sikka telah melakukan pemanggilan kembali saksi IR dan YBL untuk keperluan pendalaman penyelidikan.
“Berdasarkan hasil ekpose telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan dan menetapkan keduanya sebagai tersangka,” kata Kasi Pidsus Rezki Pandie.
Kasi Pidsus menjelaskan bahwa IR diduga melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai ketentuan atau spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak yang menimbulkan selisih pembayaran Rp 471.396.878.
Selain itu IR juga tidak membayar denda keterlambatan pekerjaan sesuai ketentuan perhitungan penetapan denda keterlambatan dalam kontrak yang seharusnya sebesar Rp 1.491 885.582.
Sementara tersangka YBL, lanjut Kasis Pidsus, diduga melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sesuai ketentuan atau spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Akibatnya menimbulkan selisih pembayaran Rp 471.396.878.
YBL juga telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan tidak sesuai perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak yang seharusnya sebesar Rp 1.491 885.582. “Kerugian Negara sebesar Rp 1.963.282.460 berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Sikka,” jelas Rezki Pandie.
Kasi Pidsus Rezki Pandie menjelaskan kedua dikenakan pasal berlapis di mana Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999.
Dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk Primair, ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Sedangkan ancaman hukuman subsidair pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. *
Penulis: Wall Abulat/Editor: Wentho Eliando
