ENDE, FLORESPOS.net-Program sekolah rakyat di Kabupaten Ende hingga saat ini baru pada tahap pengajuan lahan dan proposal ke pemerintah pusat melalui Kementrian yang menjadi stakeholder program tersebut.
Kabar terbaru dari Kabupaten Ende, bahwa lahan atau lokasi yang sudah dihibahkan oleh tokoh adat (Mosalaki) Suku Tiwe Desa Tiweria di Kecamatan Nangapanda tidak layak atau tidak memenuhi syarat teknis pembangunan sekolah rakyat.
Lahan seluas 7 hektar yang diserahkan tokoh adat dan masyarakat kepada pemerintah pada Mei 2026 lalu sudah disurvei dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Setelah dilakukan survei lahan tersebut secara teknis tidak layak karena dari sisi anggaran akan membutuhkan dana lebih besar karena letaknya diatas bukit dan tingkat kemiringannya tidak sesuai dengan yang disyaratkan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Mathilda Gaudensia Ilmoe menyampaikan saat dikonfirmasi Florespos.net, terkait progres sekolah rakyat, Senin (9/8/2026) siang.
Kadis Sosial mengatakan untuk penyediaan lahan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ende telah dilakukan survei di lima belas titik .lokasi termasuk di Desa Tiweria.
Dari lima belas lokasi tersebut pemerintah melalui Bupati Ende akhirnya menetapkan satu lahan atau lokasi yang diusulkan ke Kementrian terkait.
Lahan tersebut di Desa Aemuri, Kecamatan Wewaria dengan luas delapan hektar lebih. Dari sisi ukuran sudah layak karena luas dari yang disyaratkan yaitu 6,8- 7,8 hektar.
“Kita sudah lalui dengan berbagai tempat dan waktu, dari 15 lokasi yang sudah disurvei ada satu yang sudah ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi lahan sekolah rakyat adalah Desa Aemuri di Kecamatan Wewaria,” kata Kadis Sosial.
Meski demikian, kata Mathilda, lokasi tersebut secara teknis sebenarnya belum memenuhi syarat tetapi karena di Kabupaten Ende lokasinya yang rata dengan luas 8 hektar sangat sulit didapatkan maka lahan tersebut harus diajukan ke pemerintah pusat.
“Kita hanya punya dua lokasi yaitu di Desa Welamosa dan Desa Aemuri, semuanya berada diatas bukit. Secara teknis tidak bisa tetapi setelah dilaporkan oleh tim Dinas Sosial ke Bupati dan dikatakan bahwa Ende susah dapat luas lahan seperti disyaratkan untuk sekolah rakyat. Jadi kita coba usul lokasi ini dari sisi harga, dari sisi kelayakan lokasi Desa Aemuri lebih mendekati kelayakan dan sisi penganggarannya lebih murah”.
Proses hibah dari pemilik lahan ke pemda sudah dilaksanakan. Pemerintah daerah juga sudah mengajukan proposal untuk pembangunan ke semua Kementerian dan instansi yang menjadi stakeholder dari pembangunan sekolah rakyat (Kementerian Sosial dan Kementerian PU) dan ke Gubernur NTT, Dinas Sosial Provinsi dan Balai Sarana Prasarana NTT.
Setelah berkordinasi dengan Balai Sarana dan Prasarana Provinsi, lahan di Desa Aemuri berada di atas bukit maka kemungkinan pembangunan diprioritaskan di daerah rata di
Kabupaten lain seperti Sikka, Nagekeo dan Ngada.
“Lokasi yang kita ajukan itu diatas bukit sedangkan kabupaten lain lokasinya rata maka pasti diprioritaskan. Kita belum pastikan kapan dibangun, kita tunggu saja jawaban dari Kementerian,” katanya.*
Penulis : Willy Aran
Editor : Wentho Eliando
