MBAY, FLORESPOS.net-Komitmen pemerintah pusat membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagekeo mendapat dukungan penuh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo. Kepastian status hukum lahan menjadi salah satu syarat mutlak agar program strategis nasional tersebut bisa segera direalisasikan.
Dukungan itu terlihat saat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Mochamad Sauki, S.H., M.H., ikut serta dalam peninjauan lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Jumat (15/4/2026).
Peninjauan lapangan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Dr. Robben Rico, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Nagekeo.
Rombongan meninjau langsung kondisi tapak, batas lahan, hingga akses menuju lokasi yang disiapkan untuk kompleks Sekolah Rakyat berasrama tersebut.
Kepala Kantor Pertanahan Nagekeo, Mochamad Sauki, saat ditemui Florespos.net, usai peninjauan, menegaskan pihaknya hadir untuk memastikan seluruh aspek pertanahan aman dan tidak bermasalah.
“Kami dukung penuh program strategis nasional ini. Lahan yang disiapkan sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemkab Nagekeo. Ini penting agar proses pembangunan tidak terkendala masalah administrasi pertanahan,” ujarnya.
Sauki menambahkan, kepastian hukum atas tanah menjadi kunci agar proyek tidak mandek di tengah jalan. Dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo, kata dia, Kementerian Sosial bisa langsung melanjutkan ke tahap perencanaan teknis dan penganggaran fisik.
“Dengan status lahan yang jelas, pembangunan Sekolah Rakyat di Nagekeo diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tegas Sauki.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari 53 program kerja prioritas nasional Kementerian Sosial RI. Konsepnya adalah sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Di Nagekeo, sekolah ini dirancang untuk menampung siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks. Para siswa tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, keterampilan hidup, dan pemenuhan gizi melalui sistem asrama.
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus menyebut kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi jawaban atas tingginya angka anak putus sekolah di NTT, termasuk Nagekeo.
“Ini investasi jangka panjang. Kalau anak-anak dari keluarga tidak mampu kita sekolahkan, asramakan, dan bina karakternya, maka kita sedang memutus rantai kemiskinan,” kata Bupati.
Sementara Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada menegaskan Pemda sudah menyiapkan semua kebutuhan pendukung, mulai dari lahan 8,1 hektare hingga koordinasi lintas OPD.
“Lahan clear, akses ada. Tinggal kita kawal bersama agar pembangunannya segera jalan,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat di Nagekeo kini tinggal menunggu finalisasi desain dan penganggaran dari pusat.
Dengan dukungan Kantor Pertanahan yang memastikan legalitas lahan, serta komitmen Pemda Nagekeo, pembangunan sekolah berasrama pertama untuk kaum miskin di daerah ini dipastikan tidak lagi terkendala urusan tanah.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari perubahan besar memastikan tidak ada lagi anak Nagekeo yang putus sekolah karena miskin dan terisolasi. *
Penulis : Arkadius Togo
Editor : Wentho Eliando
