LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT mendukung penuh upaya berbagai pihak di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membuat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.
Kepala DPMPTSP Mabar, Maria Eltris Babur mengatakan itu kepada Florespos.net, di Labuan Bajo, Rabu (26/2/2025).
Ia didampingi Sekretaris dinas Yohanes Rinaldo Gampur disapa Ancis, dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Theresia F. W. Burhan disapa Ira.
Dukungan DPMPTSP dalam rangka pendongkrakan PAD Mabar, demikian Kadis yang disapa Rice itu, antara lain membangun koordinasi intensif dengan instansi- instansi sumber PAD di lingkup Pemkab Mabar, di antaranya melakukan suplai data ijin berusaha, seperti dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mabar.
“Kita sudah rekonsiliasi yang difasilitasi Bapenda tanggal sepuluh Pebruari kemarin (2025) terkait data terkini ijin berusaha di Mabar,” kata Kadis Rice dibenarkan Ancis dan Ira.
Masih Kadis Rice, meski DPMPTSP bukan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) penghasil PAD, tetapi melakukan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD lain adalah hal wajib, termasuk dengan instansi penghasil PAD, tak terkecuali dengan Bapenda, katanya.
Kepala Bapenda Mabar, Maria Yuliana Rotok ketika hendak ditemui media ini di kantornya Rabu (26/2/2025) siang, gagal bertemu. Pintu kantor tertutup dan sepi pegawai.
Pada Selasa (25/2/2025) di Labuan Bajo, Ketua Komisi III DPRD Mabar Martinus Warus, kepada media ini menyentil pentingnya koordinasi semua instansi di lingkup Pemkab Mabar terkait data khususnya, termasuk koordinasi Bapenda dan DPMPTSP menyangkut data ijin berusaha. Karena itu kelak berhubungan dengan pajak demi peningkatan PAD Mabar ke depan, katanya.
Sebelumnya pada pertemuan Komisi III DPRD Mabar dengan jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Mabar dan jajaran Bapenda Mabar di dewan di Labuan Bajo, juga singgung tentang pentingnya koordinasi antara lembaga, baik lingkup Pemkab Mabar maupun dengan instansi vertikal yang ada di Mabar.
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III Martinus Warus itu, juga di antaranya terkait upaya Pemkab melalui kaki tangannya di instasi-instansi yang menjadi mesin uang, demi pencapaian PAD 2025 yang ditargetkan Rp. 318 miliar. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
