MBAY, FLORESPOS.net – Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do berharap Kepala Desa agar mengingat kembali sumpah jabatan ketika dilantik sehingga tidak bingung ketika menghadapi persoalan di internal pemerintah desa maupun konflik sosial masyarakat dengan gamang.
Hal itu disampaikan Bupati Nagekeo dalam rapat para Kepala Desa se Kecamatan Boawae terkait Pembentukan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) tingkat Kecamatan Boawae dan Karang Taruna di aula Kantor Camat Boawae, Selasa (26/9/2023).
Don menyebutkan, salah satu contohnya adalah memilih staf yang bertugas membantu kepala desa menjalankan tata kelola pemerintahan harus benar-benar orang yang bertanggung jawab dan profesional. Jangan hanya karena tim sukses ataupun keluarga lantas dipertahankan meski kinerjanya buruk.
“Kita adalah pemimpin yang dipilih rakyat, jadi kuasa begitu besar kepercayaan rakyat di pundak kamu. Mandat yang kita peroleh dari masyarakat itu mahal. Pilihlah manusia yang sekolah yang lain lulusan sarjana itu banyak di Desa, kita harus kerja betul waktu yang diberikan rakyat,” kara Bupati Don.
Bupati meminta agar sebisa mungkin kantor kita tidak boleh ditinggal kosong ketika jam kerja. Aparat desa harus rajin masuk kantor. Sementara itu Kepala Desa idealnya rutin berkeliling mengunjungi warga mencari tahu apa kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya Bupati menyinggung soal krisis kepemimpinan di masa depan. Karena itu, lingkungan masyarakat harus bisa menciptakan suatu kondisi membentuk pemimpin terutama generasi muda.
“Orang muda wajib masuk dalam wadah Karang Taruna supaya remaja yang bergabung di OMK maupun remaja Masjid bisa kita satukan dalam kepengurusan komunitas Karang taruna. Di sana para kepala desa bisa memberikan mereka kepercayaan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Nagekeo, NTT, mendorong agar selain Kartu Tanda Penduduk (KK) anak muda usia 18 tahun untuk wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri. Tujuannya ialah, anak muda memiliki tanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara mandiri meski masih tinggal satu atap bersama orang tua.
Menurut Bupati, ketika memiliki KK sendiri, diharapkan mereka sudah mulai berpikir tentang dirinya saat ini dan ke depan serta tanggung jawab buat dirinya dan tanggung jawab buat orang sekitarnya. Dengan membuat Kartu Keluarga sendiri anak ini sudah mulai masuk dalam kewajiban sosial dan yang paling penting anak ini sudah dirangsang untuk memikirkan masa depannya.
Lebih lanjut Bupati mengajak semua stakeholder mulai dari Pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa berkolaborasi bersama dalam membangun masyarakat ke depannya.
“Mari kita kolaborasi bersama pemerintah dan Agama dalam mensejahterakan masyarakat. Karena umat yang kita urus ini umat yang sama” ajak Bupati.
Ruslan selaku Ketua DPC Apdesi Nagekeo menyampaikan bahwa tujuan dibentuknya Apdesi Nagekeo adalah bagaimana membangun soliditas dan solidaritas diantara sesama Kepala Desa se Kabupaten Nagekeo.
Kepala Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa ini mengatakan, meski fakta berbicara ada banyak kepentingan-kepentingan program-program pemerintah baik daerah sampai pada Desa seringkali tidak menemukan satu formulasi yang kuat dan utuh dalam memperjuangkan apa yang menjadi skala prioritas.
“Karena itu penting bagi kita untuk kemudian membangun soliditas, membangun kebersamaan agar kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa antara lain adalah sinkronisasi program kabupaten” ujar Ruslan.
Ruslan berharap asosiasi ini menjadi wadah untuk bagi para kepala Desa saling berkomunikasi kepentingan membangun desa, kepentingan membangun Kecamatan dan membangun Kabupaten di tengah perubahan zaman.
Di tempat yang sama, Pastor Paroki Gako Romo Sony Lulu mengungkapkan bahwa gereja Katholik dalam hal ini Keuskupan Agung Ende dalam mendorong partisipasi partisipasi dengan membangun suatu model baru kerjasama pastoral. Gereja selama ini begitu adaptif dengan persoalan-persoalan umat yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
Gereja Katolik kata Romo Sony terlibat aktif berkolaborasi bersama pemerintah dan swasta dalam pembangunan masyarakat seperti pengentasan stunting. Contoh lain yang bisa melibatkan pihak gereja adalah urusan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang mana ketika ada acara pernikahan bekerjasama dengan Dinas Catatan sipil berkaitan dengan penerbitan akta perkawinan.
Romo Sony juga menyambut baik program Desa yang mewajibkan remaja OMK untuk digabungkan dalam satu wadah Karang Taruna.
“Mari kita membangun sinergitas progam dengan baik ke depannya untuk kesejahteraan umat dan masyarakat itu bisa tercapai,” ujarnya.*
Penulis:Arkadius Togo/editor:Anton Harus
