LARANTUKA,FLORESPOS.net-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPM) Kabupaten Flores Timur (Flotim), NTT sedang melakukan verifikasi berkas proposal pemekaran desa yang diserahkan Panitia Pemekaran Desa.
“Terkait proses pemekaran desa di Flotim, saat ini Dinas PMD sedang lakukan verifikasi semua proposal yang masuk di meja dinas. Setelah verifikasi tim dari dinas akan lakukan survei lapangan,” kata Kepala Dinas PMD Flotim, Paulus Petala Kaha akrab disapa Alvi kepada Florespos.net baru-baru ini.
Dia mengatakan, proposal pemekaran desa yang sudah diajukan Panitia Pemekaran Desa ditingkat desa sudah diterima dinasnya.
“Proposal pemekaran desa diakui sudah diterima Dinas PMD sejak 2021. Di tahap verifikasi, tim akan melihat syarat-syarat jumlah Kepala Keluarga (KK) dan jumlah penduduk. Jika sudah sesuai dengan ketentuan syarat mska akan dilanjutkan uji petik lapangan terhadap syarat yang lain,” terang Alvi.
Dia menlanjutkan, terkait syarat jumlah KK dan jumlah penduduk, tim akan melakukan kros cek dengan data resmi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didpendukcapil) Flotim.
“Jika dari hasil kros cek ternyata ada desa yang tidak memenuhi syarat jumlah KK dan jumlah penduduk maka tidak akan kami proses lebih lanjut. Hal ini akan kami sampaikan melalui surat resmi kepada desa yang mengajukan proposal pemekaran,” kata Alvi.
Anggota DPRD Flotim dari Fraksi PDI-Perjuangan, Maria Dominika Ona Lamoren secara terpisah mengatakan sebagai wakil rakyat dari Dapil Solor pernah didekati panitia pemekaran desa di Solor menanyakan sejauh mana proses pemekaran desa berdasarkan dokumen proposal yang sudah diserahkan ke Dinas PMD Flotim.
Merespon pertanyaan panitia pemekaran desa dimaksud, Ona Lamoren mengaku sudah meminta konfirmasi dari Kepala Dinas PMD, Alvi Kaha.
Diakui Ona Lamoren, berdasarkan penjelasan Kadis PMD Flotim bahwa perihal pemekaran desa, baru dilakukan di tahun 2023. Tahun sebelumnya tidak bisa berproses karena kendala refocussing anggaran akibat pandeni Covid-19.
“Tahun 2023 baru mulai proses pemekaran, itu pun anggarannya sangat terbatas. Dinas PMD Flotim hanya siapkan anggaran Rp50 untuk proses uji petik di lapangan,” kutip Ona Lamoren atas konfirmasi Kadis PMD, Alvi Kaha.
Ona Lamoren mengatakan, salah satu syarat primer menjadi Desa Persiapan adalah jumlah KK di desa induk dan calon desa persiapan, masing-masing sebanyak 200 KK dan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 1.000 jiwa. Syarat tersebut akan diuji petik oleh tim pemekaran desa tingkat Kabupaten dan tingkat Pusat.
Ona menambahkan, penetapan desa-desa pemekaran akan mendapat persetujuan gubernur NTT selaku Wakil Pemerintahan tingkat Pusat.
Bernadus Baran Sekretaris Panitia Pemekaran Desa Balaweling II menjadi Desa Balaweling III, Kecamatan Solor Barat, Flotim kepada media ini, Kamis (21/9/2023) mengkritisi syarat utama pemekaran desa yakni harus 2OO KK dan 1000 jiwa untuk semua Desa Pemekaran di Flotim mustahil terpenuhi.
“Terkait persyaratan jumlah KK dan penduduk yang ditetapkan Pemerintah itu, mesti ada kebijakan yang berpihak pada aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran desanya,” katanya.
Kata Bernadus Baran, kepadatan jumlah KK dan jumlah penduduk sebuah Desa di Flotim tidak lebih dari 500 KK dan kurang dari 2.000 jiwa.
“Secara khusus aspirasi masyarakat bakal calon Desa Persiapan Balaweling III di sampaikan sejak tahun 1980-an kepada DPRD Flotim dan Pemerintah Daerah namun tidak diperjuangkan.”
“Pada tahun 2007, Panitia Pemekaran Desa Balaweling II mengajukan proposal pemekaran untuk menjadi Desa Persiapan Balaweling III kepada Pemkab dan DPRD Flotim namun terganjal moratorium Pemerintah Pusat tentang penundaan pemekaran wilayah pemerintahan baru di Indonesia,” katanya.
Bernadus Baran mengatakan, proposal pemekaran yang diajukan Panitia kali ini juga bagai telur di ujung tanduk, terbentur syarat jumlah KK dan jumlah penduduk.
Akankah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih mengedepankan jumlah angka mendekat syarat jumlah 200 KK dan jumlah 1000 jiwa sebagimana yang ditetapkan Pemerintah Pusat tersebut?
“Pemerintah juga mesti kedepankan masyarakat Solor sebagai masyarakat penghuni pulau terluar, terdepan, dan terpencil di Kabupaten Flotim. Melalui pemekaran desa, masyarakat Solor menghendaki suatu dinamika dan perubahan pembangunan fisik desa baru setara dengan desa lain di wilayah ini,” kata Bernadus Baran. *
Penulis: Frans Kolong Muda / Editor: Wentho Eliando
