- Kecamatan Ranamese Juara 1 Bupati Manggarai Timur Cup VI
- Siprianus Depa Kembali Terpilih Menjadi Ketua PPNI Ngada
- Gedung Perpustakaan Daerah Ngada Senilai Rp10 Miliar Mulai Dibangun
- Perseftim Raih Poin Penuh di Grup D, Akan Jumpa Runer Up Grup B
- Kebijakan Mutasi yang Tidak Seimbang, SDN Ongalereng Kekurangan Tenaga Guru
- Manggarai Baru Selesaikan Dua Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- BAP Tiga Tersangka Petinggi SMKN 1 Wae Rii-Manggarai Diserahkan ke Jaksa
- Jemaah Haji Asal Manggarai Tiba di Ruteng
- Renungan Harian
- Ospek Jadi Media untuk Manguatkan Pilihan Mahasiswa Baru di Kampus STPM St. Ursula
Pilkada Matim, KPU Usulkan Anggaran Rp41 Miliar
Penulis: Albert Harianto / Editor: Anton Harus

Ketua KPU Matim, Adrianus Harmin
Borong, Florespos.net - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung secara serentak tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT, mengusulkan anggaran Rp 41 miliar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Matim.
Ketua KPU Matim, Adrianus Harmin menyampaikan hal itu kepada Florespos.net, Jumat (5/8/2022).
Harmin mengatakan, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 41 miliar. Tahapan Pilkada sendiri dimulai tahun 2023. Selain usulan kepada pemerintah juga sudah disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Lainnya :
- Duga Erik Meninggal Tidak Wajar, Keluarga Minta Dilakukan Ekshumasi 0
- 28 Negara Hadiri International Choir Festival di Maumere0
- Warga Kota Tumpah Ruah di Arena Festival Kopi Manggarai0
- Perumda Tirta Komodo Manggarai dapat Mobil Fortuner Program Chasback Bank NTT 0
- Polpres Manggarai Bekuk Pencuri Motor Asal Cibal0
Saat ditanya dana untuk Pemilihan Legislatif (Pileg), Harmin mengungkapkan untuk dana Pileg dari Pemerintah Pusat.
"Kita tentu berharap seluruh proses tahapan pilkada berjalan aman sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan," katanya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Matim, Boni Hasudungan mengatakan Pemkab Matim telah menerima usulan anggaran Pilkada tahun 2024.
Usulan dana sebesar Rp41 miliar akan dibahas bersama DPRD kalau ada kesepakatan baru bisa ditetapkan.
Selain KPU, juga dari pihak Banwaslu yang mengusulkan anggaran. Sekda Boni mengatakan tahun 2024 ada Pemilihan Bupati dan juga Pemilihan Gubernur, sehingga anggaran bisa dibedakan mana yang menjadi tanggungjawab provinsi dan mana yang menjadi tanggungjawab kabupaten.
Penganggaran Pilkada berlangsung secara bertahap dalam naskah hibah dilakukan satu kali namun dalam proses penyaluran dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan.
Dia mengatakan, yang jelas penyaluran anggaran akan dilakukan pada tahun 2023 dimana proses Pilkada akan dimulai.*
