Pemekaran Desa di Flores Timur Terganjal Refocusing Anggaran Penanganan Covid
Penulis: Frans Kolong Muda/Editor: Wentho Eliando

By Editor Florespos 05 Okt 2021, 22:37:32 WIB Desa Kita
Pemekaran Desa di Flores Timur Terganjal Refocusing Anggaran Penanganan Covid

Sekretaris DPMD Kabupaten Flotim, Paulus Petala Kaha


Larantuka, Florespos.net-Program Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim), untuk pemekaran desa tahun 2021 tidak bisa berjalan maksimal karena kebijakan refocusing (pemusatan kembali) anggaran belanja pembangunan daerah untuk kepentingan prioritas penanganan pandemi Covid-19.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa (PMD) Kabupaten Flotim, Paulus Petala Kaha yang dikonfirmasi Florespos.net di ruang kerjanya, Senin (4/10/2021) menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Flotim melalui Dinas PMD pada tahun anggaran 2020 dan 2021 telah melakulan alokasi anggaran membiayai proses dan tahapan pemekaran desa di Flotim.

Alokasi anggaran pemekaran desa sudah dilakukan namun Pemerintah Pusat membuat kebijakan refocusing anggaran belanja pembangunan lainnya kepentingan penanganan Covid-19 yang sampai saat ini masih mengganas.

Baca Lainnya :

“Dinas PMD Flotim dalam dua tahun anggaran berturut-turut, tahun anggaran 2020 dan 2021 telah mengalokasikan anggaran untuk kepentingan proses pemekaran desa baik desa yang sudah mengajukan proposal usulan beberapa tahun silam maupun desa yang baru mengusulkan pemekaran,” katanya.

“Desa-desa yang mau mengusulkan pemekaran dengan membentuk desa baru silakan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan di wilayah masing-masing guna mengikuti perkembangan pemekaran lebih lanjut,” kata Avi, demikian sapaan akrab Paulus Petala Kaha.

Mantan Camat Adonara Tengah itu, menyebutkan Dinas PMD Flotim sebelumnya sudah menerima pengajuan proposal usulan pemekaran Desa dari 15 Desa dan proposal dari 2 Kelurahan di Flotim yang ingin kembali ke status Desa.

Kepada desa-desa lain yang ingin pemekaran atau membentuk desa otonom baru, Pemkab Flotim masih membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima proposal usulan pemekaran desa.

“Tahun Anggaran 2022 Dinas PMD Flotim akan alokasikan anggaran pemekaran desa baru kepada DPRD Flotim untuk dibahas bersama dan ditetapkan guna membiayai proses pemekaran. Desa desa lain ingin pemekaran masih terbuka, silakan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan setempat,” pinta Avi.

Disebutkan, desa-desa yang telah memgajukan usulan pemekaran atau membentuk desa baru di Flotim adalah Desa Painapang Kecamatan Lewolema membentuk desa baru Riangwelo, Desa Lewotobi Kecamatan Ile Bura membetuk desa baru Lewouran, Desa Baya Kecamatan Adonara Barat membentuk desa baru Nuba Tou, Desa Nubalema Kecamatan Adonara Tengah  membentuk desa baru Nubalema Dua, Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah membentuk desa baru Lewobele Dua.

Pemekaran Desa Watobaya Kecamatan Adonara Barat membentuk desa baru Watobaya II, Desa Danibao Kecamatan Adonara Barat membentuk desa baru Danibao II, Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga membentuk desa baru Patisirawalang II,  Desa Bahinga Kecamatan Tanjung Bunga  membentuk desa baru Bahinga II.

Seterusnya, Desa Tikatukang Kecamatan Adonara membentuk desa baru Lamanepa, Desa Tuakepa Kecamatan Titehena membentuk desa baru Lewotobi, Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga membentuk desa baru Bala Harut, Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga membentuk desa baru Bunga Tia, Desa Liwo Kecamatan Solor Timur membentuk desa baru Lebao 2, dan Desa Hokeng Jaya Kecamatan Wulanggitang membentuk desa baru Padang Pasir.

Sedangkan 2 Pemerintah Kelurahan yang telah mengajukan proposal untuk kembali ke status Desa adalah Kelurahan Ritaebang ibu kota Kecamatan Solor Barat dan Kelurahan Lamatewelu di Kecamatan Adonara Timur.

Avi mengatakan mewujudkan aspirasi masyarakat desa yang sudah mengajukan proposal usulan pemekaran desa dengan membentuk desa baru dan juga kelurahan yang ingin kembali ke satus desa, Pemkab Flotim melalui Dinas PMD akan mengalokasikan anggaran proses pemekaran desa dan perubahan status Kelurahan kembali ke Desa pada tahun anggaran 2022.

“Dinas PMD akan mengalokasikan anggaran membiayai proses pemekaran desa pada tahun 2022. Kita semua doakan agar penyakit Covid-19 segera reda sehingga alokasi anggaran belanja kegiatan pembangunan lainnya tidak lagi terkendala akibat dampak refocusing anggaran sebagaimana dihadapi dalam 2 tahun anggaran berturut-turut sebelumnya,” harap Avi.

Ambrosius Ile Niron, Ketua Panitia Pemekaran Desa Balaweling II, Kecamatan Solor Barat dikonfirmasi wartawan media ini, Selasa (5/10/2021) menjelaskan bahwa BPD Balaweling II pada Rabu 22/9/2021) sudah membentuk Panitia Pemekaran Desa dengan membentuk desa baru Balaweling III.

Menyusul pembentukan panitia yang bertugas mengurus proses pemekaran Desa Balaweling II, panitia telah menggelar rapat intern sebsnyak dua  kali pada Rabu (29/9/2021) dan Jumat (1/10/2021) untuk pembuatan proposal usulan pemekaran dan melengkapi semua persyaratan administrasi lainnya sebagai kelengkapan/lampiran berkas proposal pemekaran.

“Panitia pemekaran Desa Balaweling II pada Minggu (3/10/2021) menggelar rapat akbar dihadiri BPD, Pemdes, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta ratusan warga untuk membangun kesepahaman bersama  membentuk desa baru Balaweling III,” katanya.

Forum rapat besar tersebut telah dibentuk Pemerintahan Desa bayangan, BPD bayangan, dan TP-PKK bayangan.

“Semua persyaratan yang dilampirkan dalam berkas proposal sedang dilengkapi panitia dan menunggu final dan secepatnya diserahkan ke Dinas PMD Flotim pekan depan,” papar Ambros Ile Niron.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment