Menunggu Keputusan Politik DPRD Ende
Oleh: Frans Obon

By Editor Florespos 31 Okt 2021, 14:08:45 WIB Bentara Net
Menunggu Keputusan Politik DPRD Ende

Frans Obon, Redaktur Flores Pos Net


SEDIKIT waktu lagi rakyat Kabupaten Ende mendapatkan kepastian mengenai Wakil Bupati Ende. Menurut rencana, November mendatang DPRD Ende akan memilih Wakil Bupati Ende untuk mengisi kursi Nomor 2 yang ditinggalkan Djafar Achmad yang telah dilantik menjadi Bupati Ende menggantikan Almarhum Marsel Petu.

Pasangan Marsel YW Petu-Djafar Achmad memenangkan Pilkada 2018. Keduanya diusung Partai Golkar (3), PDI Perjuangan (4), Nasdem (4), PKB (2) Demokrat (2), Partai Keadilan Sejahtera (2), dan PKPI (1).

Sementara itu masih ada partai politik lainnya yang saat ini juga memiliki kursi di DPRD Ende yakni Partai Gerindra (3), Hanura (4), Partai Amanat Nasional (1), Partai Solidaritas Indonesia (3), dan Partai Berkarya (1). Keseluruhan jumlah anggota DPRD Ende  30 orang. Dalam pemilihan nanti, hanya 29 orang anggota DPRD Ende yang ikut memilih karena Erikos Emanuel Rede menjadi salah satu kandidat Wakil Bupati Ende. Kandidat lainnya Dominikus Minggu Mere, seorang birokrat.

Baca Lainnya :

Pasangan Marsel-Djafar dilantik 7 April 2019 di Kupang oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Tapi tidak lama setelah dilantik, Marsel YW Petu meninggal di Kupang, 26 Mei 2019. Kemudian Djafar Achmad dilantik menjadi Bupati Ende di Kupang oleh Gubernur Laiskodat, 8 September 2019. Maka hampir dua tahun lebih, kursi Wakil Bupati Ende lowong. Wakil Bupati Ende terpilih nanti hanya mengisi sisa waktu dua tahun lagi mendampingi Bupati Djafar Achmad.

Mengapa begitu lama kursi Wakil Bupati Ende lowong? Hal ini terjadi karena kuatnya tarik menarik politik di kalangan partai pengusung. Marsel YW Petu berasal dari Partai Golkar, maka logika sederhana Golkar memiliki hak untuk mendapatkan Wakil Bupati. Tampaknya partai koalisi tidak sependapat. Tarik menarik itu berlangsung selama dua tahun. Alasannya tentu saja kalkulasi kontestasi politik dua tahun berikutnya. Di ujung akhir dari tarik menarik itu, partai koalisi pengusung Marsel-Djafar telah mengajukan dua nama: Erikos Emanuel Rede yang diajukan PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS dan PKPI dan Dominikus Minggu Mere diajukan Partai Golkar.

Pertanyaan terpenting yang patut diajukan adalah seberapa penting posisi Wakil Bupati dalam sistem politik sekarang? Menurut UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Wakil Bupati adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan kewenangan daerah, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat kepengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dalam sistem politik desentralisasi, Wakil Bupati bukanlah sekadar ban serep dalam roda pemerintahan. Wakil Bupati bukanlah pelengkap, karena  keduanya sama-sama sebagai pemimpin terpilih (elected leaders) melalui sebuah pemilihan langsung oleh rakyat.

Kelemahan utama dari penyelenggaraan pemerintahan kita selama ini adalah setiap OPD berjalan sendiri-sendiri.  Setiap OPD mementingkan instansinya masing-masing. Ada ego sektoral di sana. Itulah alasannya mengapa Wakil Bupati diberi tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi kerja di antara OPD dalam lingkup satu kabupaten. Semuanya itu hendak memastikan agar semua sumber daya yang ada  dalam birokrasi digunakan seefektif mungkin sehingga dana-dana pembangunan yang miliaran dikucurkan setiap tahun memiliki dampak positif bagi kehidupan rakyat.

Tugas menindaklanjuti laporan  hasil pengawasan aparat pengawas tidak lain adalah apabila ada aparat sipil negara (ASN) menyalahgunakan keuangan, maka Wakil Bupati memastikan agar uang yang disalahgunakan itu dibayar kembali ke dalam kas negara. Wakil Bupati memastikan agar tidak ada dana pemerintah yang hilang begitu saja, tetapi dikembalikan ke negara. Demikian pula fungsi evaluasi, Wakil Bupati memastikan bahwa OPD bekerja dengan benar dan spirit utama desentralisasi diperbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam konteks Wakil Bupati Ende, dua tahun bukanlah waktu singkat. Hanya dalam kaca mata kepentingan politik sematalah yang menganggap waktu dua tahun adalah hal yang biasa-biasa saja. Dalam arti, Wakil Bupati ada atau tidak ada, sama saja. Jika demikian, mungkin saja dilatari oleh pelaksanaan pemerintahan yang bussiness as usual.

Dua tahun tersisa dari masa jabatan Wakil Bupati adalah juga waktu yang tidak kalah krusialnya. Maka pemilihan Wakil Bupati bukan sekadar mengisi kekosongan, melainkan bagian yang esensial dari kepemimpinan daerah untuk membangun kesejahteraan rakyat. Dua tahun adalah masa yang cukup di mana Wakil Bupati bisa memainkan perannya membangun kesejahteraan rakyat.

Dengan ini kita mendorong anggota DPRD Ende untuk melihat bahwa pemimpin yang mereka pilih kuat berdimensi politis atau teknokrat politis? Dalam arti pemimpin yang mereka pilih sungguh-sungguh mampu menjalankan tugas-tugas yang memang merupakan kewenangan Wakil Bupati atau anggota DPRD memperkuat kesan pada rakyat bahwa jabatan Wakil Bupati itu sekadar pelengkap? Kita menunggu pilihan DPRD Ende. *




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment


Kanan - Iklan SidebarKanan-Iklan ILM

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.