Membangun Desa Mandiri dalam Bingkai Prakarsa Lokal
Oleh Januarius Y.T. Igor

By Editor Florespos 10 Okt 2021, 07:25:25 WIB Opini
Membangun Desa Mandiri dalam Bingkai Prakarsa Lokal

Januarius Y.T. Igor, Balon Kades-Desa Narasaosina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.


Mendiang Bung Hatta pernah mengatakan “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”

Slogan Bung Hatta akan tetap relevan karena mandiri tidaknya sebuah bangsa sangat bergantung pada mandiri tidaknya sebuah desa. Desa ibarat lilin yang digunakan sebagai suluh dalam seluruh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menjadi semacam indikator atau lokus munculnya seluruh visi-misi besar sebuah bangsa. Karena dari desa, sebuah bangsa akan menentukan secara mandiri totalitas pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Harapan berupa cahaya baru desa yang menorehkan sejuta aspek kemandirian dijadikan basis pembangunan berskala nasional. Titik tolaknya jelas, desa menjadi inspirator dan pemantik atensi dari misi bangsa dalam menggapai kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan.

Baca Lainnya :

Desa Mandiri

Lebih dari 6 dasawarsa pemerintah silih berganti merancang kebijakan nasional tentang desa. Namun dari sebagian perubahan Undang-Undang yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum maksimal memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun desa yang sejahtera dan mandiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa paradigma baru soal tata kelola desa secara nasional. Esensi Undang-Undang ini tidak memosisikan desa di balik layar pembangunan nasional tetapi memosisikan desa sebagai garda terdepan dalam seluruh misi pembangunan nasional.

Tujuan utama UU No. 6 Tahun 2014 di antaranya: Pertama, memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI; Kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; Keempat, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa demi kesejahteraan bersama; Kelima, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertangung jawab; Keenam, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; Ketujuh, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Kedelapan, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan Kesembilan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Legalitas undang-undang tentang desa sebagaimana diuraikan membuka ruang pengakuan negara atas posisi dan keberadaan desa. Undang-undang desa merupakan basis utama terakumulasinya seluruh kepentingan sosio-politis desa berdasarkan prioritas pembangunan nasional.

Membangun desa mandiri di tengah perubahan dunia modern yang marak dengan pola digitalisasi butuh terobosan dan misi yang mumpuni. Legalitas undang-undang dengan seperangkat tuntutan normatif tidak cukup menjamin efektif tidaknya keberlangsungan sebuah desa. Sebab konsep desa mandiri lebih mengutamakan filosofi lokalitas pemberdayaan bukan berkutat semata pada tuntutan pembangunan bersifat normatif.

Konsep Desa Mandiri menjadi impian dan harapan masyarakat yang ada di desa-desa. Karena di dalam tatanan sebuah desa mandiri ada pengakuan atas kebebasan kolektif yang terpola secara baik dan benar. Di dalam desa mandiri ada ruang legitimasi atau pengakuan bagi masyarakat untuk menerima, menghormati, dan menghargai segenap peraturan atau regulasi serta seluruh perubahannya yang telah ditetapkan di desa.

Oleh karena itu, desa mandiri harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam ranah regulasi desa bisa berdampak secara nyata bagi masyarakat banyak. Sekurang-kurangnya dampak sosial-ekonomi yang berkeadilan sosial tetap relevan dan sejalan dengan visi, misi dan kerja nyata desa.

Tercapainya desa mandiri dalam bingkai prakarsa atau kewenangan lokal berdampak pula pada aspek kesejahteraan sosial. Suatu situasi yang menggambarkan adanya jaminan sosial berupa terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat yang memungkinkan masyarakat memiliki kehidupan yang layak, harmonis, serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.

Prakarsa Lokal

Prakarsa atau kewenangan lokal desa menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan desa mandiri. Dalam aspek prakarsa lokal, desa berdaulat secara politik mengatur tata kelola pemerintahan desa dengan tetap mengedepankan aspek proporsionalitas atau keseimbangan.

Desa melalui aspek prakarsa lokal dapat membuka ruang untuk melakukan legalisasi terhadap segala kepentingan yang masuk dalam ranah lembaga desa. Semisal, melalui para kader desa (Kepala Desa dan Aparatur Desa, Ketua dan Pengurus BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta Tokoh potensial lainnya) memberikan legitimasi terhadap masyarakat untuk menerima dan menghormati segala kebijakan yang diinisiasi desa yang terakumulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Kewenangan atau prakarsa lokal desa sedapat mungkin mengakomodir visi-misi yang jadi tolak ukur terealisasinya program-program kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi wadah utama selain regulasi desa. RPJMDes merupakan representasi visi-misi yang digagas para kader desa.

Membangun desa mandiri dalam bingkai prakarsa lokal penting mengedepankan visi-misi pembangunan. Mendalami realitas pembangunan dan konsep pemberdayaan saat ini, terdapat begitu banyak permasalahan sosial yang masih luput dari perlindungan hukum serta jadi batu sandungan di mata masyarakat banyak.

Permasalahan-permasalahan desa yang harus jadi prioritas pembangunan dan pemberdayaan yakni melakukan reformasi birokrasi atau pembenahan tata kelola pemerintahan; menyelamatkan aset-aset desa; melesetarikan nilai-nilai kearifan lokal desa; mengedepankan pembangunan infrastruktur desa yang merata dan berkelanjutan; menyelamatkan tanaman rakyat; menciptakan ruang kerja bagi kaum muda; mengutamakan program pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat; melakukan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak; menyelamatkan lindkungan desa; memajukan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); serta menyelamatkan desa siaga.

Undang-Undang tentang desa yang hingga saat ini diaplikasikan oleh seluruh desa se-Indonesia menjadi stimulus dalam rangka memacu laju kerja pemerintah desa dalam menjawab tuntutan program Nawa Cita yang mengutamakan pembangunan dari pinggiran.

Aksesibilitas masyarakat pada satu sisi mengalami perkembangan signifikan pasca adanya regulasi desa yang mewadahi tentang prakarsa dan kewenangan lokal desa. Kemandirian desa sudah jadi tema relevan dan aktual yang semestinya diberdayakan. Desa mandiri tidak dapat terwujud tanpa prakarsa lokal. Porsi dari kedua aspek ini saling melengkapi dan mengandaikan. Sejatinya, prakarsa lokal jadi aspek pengontrol atas berlangsungnya eksistensi sebuah desa mandiri. Kewenangan lokal desa menghadirkan filosofi baru bahwa segala urusan desa tidak semua harus tunduk pada regulasi nasional.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment