Oleh: Fitalis Ghade

AKHIR-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya peraturan pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) walaupun undang-undang sudah disahkan pada tahun 2016 lalu kemudian dihebohkan kembali sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Program ini diperkenalkan dengan tujuan utama untuk membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dalam memperoleh rumah layak huni, Tapera menghadapi kritik dan penolakan dari berbagai kalangan baik kelompok buruh, pengusaha yang menjadi stakeholder utama dalam kebijakan tersebut.

Penolakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah ekonomi politik Pancasila: apakah Indonesia lebih cenderung ke arah sistem ekonomi liberalis? implikasinya terhadap ekonomi politik Pancasila, dan arah mana yang lebih mungkin diambil oleh Indonesia hingga krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tapera merupakan program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses perumahan yang lebih baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui Tapera, setiap pekerja diwajibkan menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk diinvestasikan dalam tabungan perumahan. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk memberikan pembiayaan perumahan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Dengan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah perumahan yang masih menjadi isu krusial di Indonesia, terutama di kota-kota besar.

Alasan Penolakan terhadap Kebijakan Tapera

Salah satu argumen utama penolakan terhadap Tapera adalah beban finansial tambahan yang dirasakan oleh pekerja yang menanggung 2,5% dari penghasilan.

Dalam kondisi ekonomi yang masih rentan, terutama pasca-pandemi COVID-19, banyak pekerja merasa kewajiban menyisihkan sebagian gaji untuk Tapera menambah tekanan ekonomi.

Kebanyakan pekerja sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tambahan pemotongan gaji ini dianggap tidak tepat waktu.

Menurut riset yang dilakukan oleh Susanto (2021) dalam artikelnya di jurnal “Economic Challenges and Policy Responses”, kebijakan yang menambah beban finansial pada pekerja sering kali mendapatkan resistensi kuat, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Susanto menemukan bahwa beban tambahan ini dapat mempengaruhi daya beli pekerja dan memperburuk kesejahteraan ekonomi mereka.

Pendapat lain tentang penolakan terhadap program Tapera adalah kekhawatiran banyak orang mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Indonesia memiliki sejarah korupsi dan penyalahgunaan dana publik, sebut saja Asabri dan PT. Taspen yang membuat banyak orang ragu apakah dana yang mereka tabung benar-benar akan digunakan untuk tujuan yang diinginkan.

Kurangnya kejelasan tentang bagaimana dana akan dikelola dan didistribusikan menambah keraguan ini.Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Prasetyo dan Setiawan (2022) di jurnal “Public Administration Review”, mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program berbasis tabungan publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan pada institusi pengelola dapat menghambat partisipasi masyarakat dan menyebabkan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Beberapa pihak juga berpendapat bahwa ada solusi lain yang lebih efektif untuk mengatasi masalah perumahan tanpa menambah beban langsung pada pekerja.

Misalnya, subsidi langsung untuk perumahan atau pembangunan rumah murah yang didanai oleh anggaran negara dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dan alternatif lainnya yang tidak semua dibahas dalam tulisan ini.

Kemana Arah Ekonomi Politik Pancasila?

Dari fenomena yang ada Penolakan terhadap Tapera, penulis ingin meneropongnya dalam kebijakan ekonomi pancasila yang sudah diterapkan di Indonesia  dimana Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang unik untuk Indonesia, didasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila.

Ini adalah sistem ekonomi campuran yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi liberalis dan sosialis dengan kontrol pemerintah. Prinsip utamanya termasuk gotong royong (kerja sama), keadilan sosial, ekonomi kerakyatan (ekonomi rakyat), dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya penolakan Tapera tersebut, mengindikasikan adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah.

Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seharusnya diterapkan.

Berikut ini beberapa poin penting yang bisa menjadi panduan arah ekonomi politik Pancasila:

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dimanasalah satu prinsip utama Pancasila. Kebijakan ekonomi harus memastikan bahwa kesejahteraan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.

Ini berarti kebijakan seperti Tapera harus dirancang dengan mekanisme yang memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua, termasuk pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Kebijakan ekonomi Pancasila harus melibatkan partisipasi aktif dari rakyat melalui musyawarah dan perwakilan.

Penolakan terhadap Tapera menunjukkan kurangnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi seharusnya dibuat dengan lebih banyak melibatkan dialog dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat.

Penguatan Ekonomi Rakyat: Ekonomi Pancasila mengutamakan penguatan ekonomi rakyat.

Kebijakan seperti Tapera harus dipadukan dengan program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti peningkatan keterampilan, akses terhadap pembiayaan mikro, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah.

Apakah Masyarakat Indonesia Lebih Menjurus pada Liberalisasi?

Penolakan terhadap kebijakan Tapera menunjukkan beberapa kecenderungan masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip liberalisasi.

Beberapa indikasi bahwa masyarakat Indonesia lebih condong ke liberalisasi adalah keinginan untuk mempertahankan kontrol penuh atas pendapatan pribadi tanpa intervensi pemerintah mencerminkan preferensi terhadap prinsip-prinsip liberalisasi.

Dalam liberalisasi ekonomi, kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi adalah kunci, dan penolakan terhadap pemotongan gaji wajib menunjukkan preferensi ini.Menurut penelitian oleh Mahmud (2020) dalam jurnal “Economic Liberalization and Individual Autonomy”, kebebasan ekonomi adalah salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk menolak intervensi pemerintah dalam pengelolaan pendapatan mereka.

Mahmud menemukan bahwa individu yang menghargai kebebasan ekonomi cenderung menolak kebijakan yang mereka anggap mengurangi kontrol pribadi atas pendapatan.

Kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana oleh pemerintah menunjukkan ketidakpercayaan pada intervensi negara. Masyarakat tampaknya lebih percaya pada mekanisme pasar bebas yang dianggap lebih efisien dan kurang rentan terhadap korupsi, yang sejalan dengan prinsip liberalisasi.

Menurut buku “Government Accountability and Public Trust” oleh Hardianto (2021), ketidakpercayaan pada pengelolaan negara sering kali mendorong masyarakat untuk lebih mendukung mekanisme pasar bebas.

Hardianto mengemukakan bahwa kepercayaan publik pada pemerintah adalah kunci untuk keberhasilan kebijakan yang melibatkan intervensi negara.

Penolakan terhadap Tapera dan usulan solusi alternatif seperti subsidi langsung menunjukkan preferensi untuk solusi yang lebih fleksibel dan tidak membebani individu secara langsung.

Ini mencerminkan prinsip liberalisasi yang mengutamakan efisiensi pasar dan kebebasan ekonomi individu.Penelitian oleh Wijaya (2020) di jurnal “Market Efficiency and Policy Preferences” menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mendukung kebijakan yang dianggap lebih efisien dan tidak terlalu mengganggu kebebasan ekonomi mereka.

Wijaya menemukan bahwa preferensi terhadap solusi alternatif yang lebih efisien sering kali diartikan sebagai dukungan terhadap prinsip-prinsip liberalisasi.

Sistem Ekonomi Pancasila: Implementasi dan Tantangan

Meskipun ada indikasi kecenderungan liberalisasi, Indonesia secara resmi menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan jalan tengah antara sosialisme dan liberalisasi. Sistem ini didasarkan pada lima sila Pancasila dan berusaha menggabungkan elemen-elemen terbaik dari kedua sistem untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata.

Sistem ekonomi Pancasila harus terus mencari keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan kebebasan ekonomi individu. Kebijakan seperti Tapera perlu dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Penolakan terhadap Tapera menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk kebijakan yang lebih seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan sosial tanpa membebani individu secara berlebihan.Menurut buku “Balanced Economic Policies for Social Welfare” oleh Putra (2021), keseimbangan antara keadilan sosial dan kebebasan ekonomi adalah kunci untuk keberhasilan sistem ekonomi campuran seperti Pancasila.

Putra menekankan bahwa kebijakan harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan kebebasan ekonomi individu.

Kebijakan ekonomi harus dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima dan mendukung prinsip gotong royong.

Penolakan terhadap Tapera menunjukkan bahwa proses musyawarah dan partisipasi publik perlu ditingkatkan untuk menghindari kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Menurut penelitian oleh Hidayat (2020) di jurnal “Participatory Policy Making in Indonesia”, partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk kebijakan yang efektif dan dapat diterima.

Hidayat menemukan bahwa kebijakan yang dirumuskan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat cenderung mendapatkan resistensi dan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Mekanisme pengawasan yang kuat harus diterapkan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Penolakan terhadap Tapera menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu penyebab utama resistensi terhadap kebijakan ini.

Menurut buku “Public Accountability in Governance” oleh Syahrial (2021), transparansi dan akuntabilitas adalah elemen kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Syahrial menekankan bahwa tanpa transparansi, kebijakan yang melibatkan dana publik cenderung menghadapi resistensi dan ketidakpercayaan.

Kebijakan ekonomi harus fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk mendukung usaha kecil dan menengah serta menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi.

Ini sejalan dengan prinsip gotong royong dalam Pancasila. Penolakan terhadap Tapera menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan ekonomi rakyat.

Penelitian oleh Rahman (2020) di jurnal “Economic Empowerment and Social Equity” menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial dalam sistem ekonomi campuran.

Rahman menemukan bahwa kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Jadi penolakan terhadap kebijakan Tapera menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih condong ke arah prinsip-prinsip liberalisasi, seperti kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi.

Namun, ini tidak berarti bahwa masyarakat Indonesia sepenuhnya menjurus ke liberalisasi. Indonesia masih berkomitmen pada sistem ekonomi Pancasila, yang berusaha menggabungkan elemen-elemen terbaik dari liberalisasi dan sosialisme untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata.

Sistem ekonomi Pancasila tetap relevan dan penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia berjalan seimbang, adil, dan inklusif.

Kebijakan seperti Tapera harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memastikan distribusi kesejahteraan yang adil.

Meskipun penolakan terhadap kebijakan tertentu menunjukkan preferensi masyarakat yang lebih liberal, Indonesia harus terus berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi individu dan keadilan sosial.

Hanya dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang diinginkan. *

Penulis, adalah Alumnus STPM St. Ursula Ende/Mahasiswa Fisipol UGM

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *