RUTENG, FLORESPOS.net-Banyak pengalaman, termasuk di Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, secara makro atau kabupaten kepesertaan BPJS kesehatan sudah 100 persen.

Tetapi, secara mikro di kecamatan, kelurahan, dan desa masih banyak warga belum masuk dalam BPJS kesehatan. Jelas bahwa secara makro dan mikro berbeda datanya.

Ketika berbicara pada momen sosialisasi tentang reaktivitas dan optimalisasi kepesertaan BPJS kesehatan dan pelayanan publik di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Manggarai, Flores, NTT di Ruteng, Jumat (17/5/2024), pemimpin Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, fakta bahwa masih banyak orang belum masuk BPJS kesehatan.

“Secara makro di kabupaten mungkin sudah 100 persen kepesertaannya. Tetapi kalau kita ke kampung-kampung, banyak laporan dan keluhan, belum terkafer BPJS kesehatan,” katanya.

Fakta di lapangan memang masyarakat belum terkafer semua. Masalahnya kian pelik karena masyarakat baru sibuk urus BPJS ketika masuk rumah sakit.

Di situ baru tahu persis seseorang sudah terkafer BPJS Kesehatan atau tidak. Di sini biasanya banyak sudah keluhan, protes, dan komplain.

Belum lagi, yang memiliki kartu BPJS Kesehatan, tetapi kepesertaannya sudah tidak aktif lagi. Kian rumit persoalan ketika hendak mengurus pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas.

Maka kegiatan optimalisasi yang diadakan sekarang ini menjadi penting. Penting sekali dalam arti bahwa kepesertaan tidak berhenti di tingkat kabupaten, melainkan diteruskan pendataan ke kecamatan, kelurahan, desa,  bahkan hingga RT/RW.

Lalu, ketika banyak yang ditemukan tidak terkafer atau tidak aktif lagi, maka semua perlu merespons atas situasi itu. Reaktivitas harus ada agar apa yang menjadi soal itu bisa tertangani.

Mengapa tidak aktif lagi, penyebabnya banyak. Yang mandiri, mungkin sudah tidak membayar iuran lagi.

Yang lainnya,  data tidak update karena setiap bulan selalu ada yang dikeluarkan dari data BPJS kesehatan oleh Kementerian Sosial karena pelbagai alasan.

Datanya untuk Manggarai, 33.000 data kepesertaan BPJS yang sudah tidak aktif lagi. Jadi jumlah tambah banyak lagi yang tidak masuk BPJS dengan yang belum terkafer sama sekali.

“Soalnya banyak dan pelik ketika berhadapan dengan situasi riil. Maka kiranya semua bisa duduk bersama untuk atasi soal-soal yang ada agar masyarakat di kampung-kampung terurus dengan baik perlindungan kesehatannya,” katanya.

Sedangkan ibu Grace Ginting dari BPJS Kesehatan Cabang Ende mengatakan, prinsipnya BPJS membayar klaim kepada masyarakat yang aktif kepesertaan BPJS-nya.

“Yang tidak terkafer, pasti tidak. Karena ketentuannya seperti itu,” katanya.

Karena itu, publik atau masyarakat harus proaktif juga untuk mengecek, apakah dirinya masuk BPJS atau tidak, apakah kartunya masih aktif atau tidak, dan lain-lain.

Masalahnya yang sering terjadi, kalau pas sakit dulu mengurus BPJS-nya. Jika begini, maka rasanya rumit dan susah sendiri karena harus mengurus sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur. *

Penulis: Christo Lawudin I Editor: Wentho Eliando

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *