MAUMERE, FLORESPOS.net – Pelbagai elemen warga Kabupaten Sikka di antaranya dosen, aktivis kemanusian, pegiat LSM, utusan disabilitas, utusan transgender, utusan masyarakat adat, utusan media, dan elemen warga lainnya antusias mengikuti pembahasan finalisasi Draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hak-hak asasi manusia di Kabupaten Sikka.
Untuk menyukseskan finalisasi draft DIM ini maka Fajar Sikka dan PBH Nusra yang didukung Lembaga Bantuan Hukum Masyatakat (LBHM) menyelenggarakan lokakarya bertajuk Finalisasi Draft DIM & Kertas Kebijakan yang berlangsung di Rindu Lokaria Homestay, RT 011/RW 012, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kamis (25/5/2023).
Kegiatan dibuka oleh Ketua Fajar Sikka, Hendrika Mayora Viktoria, dan pemaparan materi Finalisasi draft DIM & Kertas Kebijakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa (Unipa) Indonesia, Robertus Dicky Armando, S.H., M.H, dan Aktivis Kemanusiaan Selviana Yolanda.
Elemen masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini di antaranya Legal Coordinator Piter Embu Gusi (PBH Nusra), Legal CompaignYolanda Adam (Fajar Sikka), Vincent Juje Perwakilan Kelompok Kasih Insani (KKI) yang selama ini menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Ferdinand Yakobus dan Susana Sina (Perwakilan Camillian Indonesia) yang selama ini juga mengurus dan mengadvokasi ODGJ.
Maria Yustanti (Forsadika), Yoseph Loku (Ketua Forsadika), Arnoldus Dolfi (Masyarakat Adat), Maria Yustina N. Erni (Masyarakat adat), Philipus P. Teluma (masyarakat adat), Maria Ina Evalina (Masyarakat adat), Maria Yustina Nona Erni (masyakat adat), Fransiska Dua Rinanti (masyarakat adat), Haji Mona (Perwakas), Martina N. Hekur (KTS), Eduardus Sareng (koneksi), Silvy Chipy (Fajar Sikka), dan beberapa kelompok rentan lainnya Indy Kenaya, dan Macin.
Akademisi Robertus Dicky Armando, S.H., M.H, dan Aktivis Kemanusiaan Selviana Yolanda pada kesempatan ini antara lain menggarisbawahi pentingnya hak atas tindakan khusus bagi kelompok rentan yang dirumuskan secara baik dalam bentuk Ranperbub Bupati Kabupaten Sikka tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia HAM).
“Tindakan khusus yang ditujukan kepada kelompok rentan berguna mendorong dan mempercepat masyarakat rentan untuk mengejar kemajuan sehingga tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Tindakan khusus untuk kelompok rentan dijamin konstitusi 1945,” kata Dicky.
Perjuangkan 14 Hak Kelompok Rentan
Pantauan media ini, pada sesi diskusi, perwakilan kelompok rentan sangat antusias menginventarisasi 14 hak kelompok rentan yang diiventarisasi oleh kelompok rentan selama ini, dan yang direkomendaskan oleh kelompok rentan untuk diperjuangkan oleh Pemkab Sikka di waktu-waktu yang akan datang.
Inilah 14 hak kelompok rentang dimaksud.Pertama, Kelompok rentan berhak mendapatkan kesetaraan dan hak untuk tidak didiskrinasi.
Kedua, pemerintah daerah melakukan kebijakan yang mendorong penccegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan.
Ketiga, pemerintah daerah harus patuh pada kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi baik berdasarkan ras, keragaman gender, orientasi seksual, kondisi fisik, ekonomi, status sosial dan agama.
Kempat, Pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin kesempatan yang setara bagi kelompok rentan.
Kelima, Pemerintah Daerah harus membangun kebijakan untuk melawan stigma , rasisme, cap negatif, homophobia, transfobia bagi kelompok rentan.
Keenam, setiap kelompok yang masuk masuk dalam kategori kelompok rentan harus mendapatkan perhatian khusus perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, dan pembangunan.
Ketujuh, kelompok dan individu yang berada dalam situasi rentan memiliki hak atas langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan integrasi, distribusi sumber daya, akses terhadap layanan penting, serta perlindungan dari diskriminasi.
Kedelapan, setiap kelompok yang masuk dalam kategori kelompok rentan berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kesembilan, pemerintah daerah harus menjamin akses terhadap layanan peradilan, dan menetapkan kebijakan khusus mendukung kelompok rentan, dan memperkuat akses publik atas keadilan secara Cuma-Cuma.
Kesepuluh, setiap kelompok rentan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
Kesebelas, setiap kelompok rentan berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Keduabelas, setiap kelompok rentan berhak mendapatkan dan menikmati fasilitas layanan kependudukan dan catatan sipil yang meliputi layanan akte kelahiran, pencatatan perkawinan, KTP Elektronik, dan akte kematian.
Ketiga belas, pemerintah daerah harus menjamin hak setiap kelompok rentan dapat mengakes informasi publik yang tepat dan memadai, serta partisipasi dalam kegiatan sosial, agama, politik dan pemerintahan.
Keempat belas, pemerintah daerah harus menjamin masyarakat rentan dapat mengakses bantuan sosial, pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi, bantuan kesehatan dan pendidikan serta berbagai program bantuan yang tersedia di pemerintah daerah.
Pantauan media ini, dalam sesi diskusi ini, perwakilan peserta di antaranya Vincent Juje, Ferdinand Yakobus, Yoseph Loku, Arnoldus Dolfi dan Eduardus Sareng menyampaikan beberapa catatan kritis yang antara lain menyoroti fakta di mana pemerintah belum maksimal memenuhi hak-hak dasar kelompok rentan, termasuk disabilitas, ODGJ, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
Tugas, Peran, dan Kewajiban
Selain melitanikan 14 hak kelompok rentan, nara sumber dan utusan elemen masyarakat juga menyebut tugas, peran dan kewajiban pemerintah terhadap kelompok rentan adalah menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.
Menurut narasumber, dalam menyelenggarakan otonominya, daerah mempunya kewajiban: melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,serta ke utuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan.
Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengelola administrasi kependudukan, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
Menyediakan data yang komprehensif dan terpilah tentang kelompok rentan di wilayah kerja; merumuskan langkah dan mekanisme khusus guna mempercepat akses layanan dan program bagi kelompok rentan penerima manfaat; dan pemerintah Daerah melakukan pemenuhan hak administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
Pada lokakarya ini juga digarisbawahi pentingnya Partisipasi masyarakat, di mana setiap warga berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dan melakukan pengawasan kepada pemerintah darerah dalam mewujudkan Kabupaten Ramah HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerja Sama
Pada kesempatan ini, nara sumber dan peserta menyepakati tiga bentuk kerja sama untuk mewujudkan hak-hak kelompok rentan.
Pertama, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM.
Kedua, Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah lain, pemerintah pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga non pemerintahlainnya.
Ketiga, tata cara kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM mengikuti tata cara kerja sama daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Rencana Tindaklanjut
Pada kesempatan ini, peserta dan narasumber menyepakati beberapa rencana tindak lanjut perjuangan mereka untuk memenuhi hak-hak kelompok rentan di Sikka di antaranya menugaskan perwakilan warga untuk melakukan finalisasi data dari setiap komunitas rentan di mana untuk transgender, difabel, TPPO, masyarakat adat, petani, buruh, lansia, ODHA, rawan bencana dengan deadline pada 31 Mei 2023.
Finalisasi Dokumen Naskah akademis dengan sistem latar belakang, Daftar Inventarisasi Masalah/DIM) dan Dokumen Ranperbup deadline 5 Juni 2023; strategi lobi pihak eksekutif selama tenggang waktu 20-30 Juni 2023; Reviem eksternal (Lintas Komunitas) yang melibatkan akademisi, agamawan, budayawan, perwakilan parpol dan pemuda pada 15-18 Juni 2023.
Terima Kasih
Ketua Fajar Sikka Hendrika Mayora Viktoria atau yang akrab disapa Bunda Mayora kepada Florespos.net di sela-sela kegiatan menjelaskan bahwa tahapan panjang perjuangan kelompok rentan untuk mewujudkan hak-haknya melalui proses yang panjang yang diawali dengan inventarisasi pelbagai masalah yang dialami kelompok rentan di Kabupaten Sikka, baik transgender, disabilitas, ODGJ, masyarakat adat, lansia,maupun kelompok rentan lainnya.
“Dari inventarisasi masalah yang kami lakukan ditemukan fakta adanya pengabaian hak-hak dasar atau adanya tindakan diskriminasi dan stigamatisasi terhadap kelompok rentan oleh pemerintah. Pemerintah tidak memenuhi hak-hak dasar kelompok rentan. Menyikapi permasalahan ini maka Fajar Sikka dan PBH Nusra yang didukung oleh LBHM dan elemen kelompok rentan memperjuangkan hak-hak kelompok rentan yang finalisasi draft DIMnya dibahas dalam lokakarya kali ini,” kata Bunda Mayora.
Bunda Mayora menyampaikan terima kasih kepada nara sumber, dan perwakilan kelompok rentan yang setia mengikuti tahapan inventarisasi masalah dan pembahasan serta diskusi dalam pelbagai kesempatan selama ini, termasuk dalam lokakarya Finalisasi Draft DIM dan Kertas Kebijakan di Rindu Lokaria Homestay.
“Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan kita semua selama ini,” kata Bunda Mayora. *
Penulis Wall Abulat/Editor: Anton Harus
