ENDE, FLORESPOS.net-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan kebijakan terkait jam pembelajaran untuk jenjang pendidikan SMA/SMK di NTT dimulai pada pukul 05.00 pagi.

Kebijakan itu mendapatkan sorotan publik khusunsya di kalangan praktisi dan pemerhati pendidikan. Mereka menilai kebijakan tidak komprehensif dan tidak melalui kajian mendalam sehingga hanya menciptakan kegaduhan di dunia pendidikan khusus di Provinsi NTT.

Pemerhati pendidikan dan juga dosen di Universitas Flores, Ardi Sumbi diminta tanggapannya, Selasa (28/2/2023) terkait kebijakan itu mengatakan, kebijakan ini dikeluarkan tidak melalui kajian yang komprehensif dan holistik.

Kebijakan tersebut haruslah ditinjau kembali karena hanya menghadirkan kegaduhan di dunia pendidikan khususnya di Provinsi NTT.

Ardi mengatakan jika kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, maka sekolah dimulai pukul 05.00 bukanlah alternatif yang cerdas dan humanis.

Masih banyak model yang bisa diciptakan agar anak-anak bisa disiplin melalui kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara berkala dan kontinue.

Ardi mengatakan pendidikan tidak terjadi di ruang hampa maka bijakan pendidikan merupakan upaya kreatif untuk memecahkan persoalan sekaligus sebagai upaya perbaikan dan kemajuan di bidang pendidikan, baik dalam bentuk ide, praktik, maupun produk.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

Alumni PMKRI Ende ini juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut dapat memperbaiki keadaan pendidikan NTT sebelumnya? Menurutnya kebijakan ini mesti dipertimbangkan kembali dengan melibatkan para pakar pendidikan misalnya, dewan pendidikan Provinsi NTT, bahkan seluruh Kabupaten/kota di NTT agar mencermati hal dimaksud secara utuh.

“Sudah seharusnya kebijakan dimaksud ditinjau kembali tentang gagasan baru (new ideas) dari suatu olah pikir dalam mengamati fenomena pendidikan agar menghasilkan produk inovasi dalam dunia pendidikan,” katanya.

“Upaya perbaikan sebagai usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan (improvement) yang terus menerus sehingga buah kebijakan atau inovasi benar-benar bermanfaat untuk pelaku dan peserta pendidikan,” kata Ardi.

Ardi juga memberikan saran konkrit kepada Pemerintah Provinsi NTT agar melakukan penguatan (reinforcement), sebagai upaya peningkatan guna memperkokoh atau memantapkan kemampuan jika pola atau cara-cara yang sebelumnya terasa lemah dari aspek kognisi, afektif, dan keterampilan.

Mesti disadari bahwa pendidikan berfungsi memanusiakan manusia, bersifat normatif, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berbagai bentuk kebijakan tidak boleh diterapkan sembarangan, harus bijaksana.

Upaya yang dilaksanakan benar disadari manfaatnya, jelas landasan pendidikannya (yuridis pendidikan, filosofis pendidikan, psikologis pendidikan, sosiologis pendidikan, antropologis pendidikan, historis pendidikan, dan ekonomi pendidikan, jelas arah dan tujuannya serta  efektif dan efisien pelaksanaannya.

Ketua PGRI Kabupaten Ende yang juga Kepala SMAN 2 Ende, Yohanes Albinus Minggu kepada Florespos.net, Selasa (28/2/2023) siang mengatakan hingga saat ini belum menerima instruksi atau kebijakan tersebut.

“Hingga hari ini kami belum diintruksikan untuk menerapkan kebijakan ini. Sekolah di Ende masih seperti biasa,” katanya.

Dilansir dari berbagai media, kebijakan ini telah diberlakukan sejak Senin 27 Februari 2023. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT,

Linus Lusi mengatakan kebijakan ini bagian dari strategi mendisiplinkan generasi bangsa melalui dunia pendidikan.

Saat ini baru sepuluh SMA/SMK di Kota Kupang dari 200 sekolah yang sudah memulai menerapkan kebijakan ini sedangkan sekolah lainnya masih pada tahap sosialisasi.*

Penulis: Willy Aran / Editor: Wentho Eliando

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *