ENDE, FLORESPOS.net – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga, Flores- Lembata akan menggelar kegiatan musyawarah wilayah (muswil) ke III.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Ende, Wisma PSE sejak 23 Februari hingga 25 Februari 2023.

Kegiatan ini akan dihadiri oleh seratus lebih komunitas masyarakat adat, pengurus daerah dan organisasi sayap AMAN.

Ketua AMAN Nusa Bunga, Philipus Kami saat konferensi pers di rumah AMAN, jalan Udayana, Selasa (21/2/2023) mengatakan, Muswil ini adalah bagian dari agenda konsolidasi lima tahunan dalam rangka pergantian pengurus.

Selain itu momen ini juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk diskusi program dan pertanggungjawaban Ketua AMAN periode sebelumnya.

Melalui kegiatan ini  AMAN akan merekomendasikan kepada pemerintah terkait dengan hak -hak masyarakat serta kondisi global yang dihadapi oleh masyarakat.

Rekomendasi itu seperti mengimbau kepada pemerintah terkait pembangunan berbasis lingkungan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan ekologi.

“Saat ini kita sedang dihadapkan pada pemanasan global dan bencana maka AMAN akan menyerukan pembangunan yang berbasis lingkungan. Kita harus menjaga manusia dan ekologi di tengah pemanasan global,” katanya.

AMAN Nusa Bunga juga melihat saat ini masih ada konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Konflik ini masih terjadi karena masih ada ruang hukum yang kosong.

AMAN mengharapkan pemerintah melahirkan payung hukum baik undang- undang dan peraturan daerah yang melindungi masyarakat adat agar tidak terjadi konflik.

AMAN Nusa Bunga juga menyerukan kepada masyarakat adat untuk menjaga ketahanan pangan dan lumbung pangan di tengah pemanasan global dan krisis pangan.

Terkait dengan ketahanan pangan ini, AMAN meminta agar solidaritas antar masyarakat adat tetap diperkuat.

Mewakili panitia Muswil III, Simon Welan mengatakan saat ini panitia telah melakukan persiapan dengan baik. Ada lima narasumber yang akan diundang dalam kegiatan seminar sehari.

Narasumber tersebut yaitu Dr. Benny K. Harman, S.H.,M.H, (Anggota DPR RI, pakar Hukum)  dengan materi Peran Legislasi DPR RI terhadap pentingnya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia.

Ersamus Cahyadi, S.H. (Deputi II Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dengan materi  “Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat”.

Drs. H. Djafar H. Achmad, M.M. (Bupati Ende),  “Peran Pemerintah Daerah terhadap Pentingnya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Ende”.

Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Flores: “Peran Lembaga Akademis Terhadap Pemenuhan Hak.

Antonius Yohanis Bala, S.H. “Masyarakat Adat dalam Perspektif Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia”.

Seminar ini akan dipandu moderator Elias Cima, S. Sos, M.A, Akademisi, Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan (STPM) Ende, aktivis Masyarakat Adat. *

Penulis: Willy Aran/Editor:Anton Harus

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *