ENDE, FLORESPOS.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende sudah menerima nama-nama tenaga honor yang tidak masuk dalam pemetaan tenaga non ASN nasional dan kemudian dioutsourcing.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengirim 309 nama tenaga honor yang dioutsorcingkan ke Pemkab Ende. Tenaga outsourcing itu adalah tenaga dasar seperti sopir, penjaga malam dan cleaning service.

Meski demikian, 309 nama tenaga outsourcing yang sudah dikirim itu belum aman menjadi tenaga outsourcing di Kabupaten Ende karena masih akan dipetakan dan dibahas lagi disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Kepala BKPSDM Kabupaten Ende, Fransisco Versailes kepada wartawan, Kamis (26/1/2023) lalu menjelaskan tenaga outsourcing itu berawal dari pemetaan tenaga non ASN secara nasional dan Kabupaten Ende sebanyak 3.007 tenaga honor.

Dari hasil pemetaan itu ada 309 orang yang tidak masuk dalam pemetaan sebagai tenaga non ASN dan kemudian dapat dioutsorcingkan.

“309 nama- nama itu sudah kami terima, sudah diprint dan sudah kami serahkan ke Sekda. Nama- nama ini akan  dipetakan lagi sesuai dengan OPD masing- masing,” katanya.

Setelah menerima nama- nama ini Pemkab Ende akan menyiapkan anggaran dan membuka pendaftaran bagi vendor atau perusahaan yang akan mengelola tenaga outsourcing di Kabupaten Ende.

Dijelaskannya, dari 309 nama ini belum tentu semuanya akan menjadi tenaga outsourcing karena akan disesuaikan dengan kemampuan atau kekuatan anggaran daerah.

309 nama-nama yang tidak masuk dalam pemetaan tenaga non ASN nasional dan dikirim ke daerah untuk dioutsorcingkan itu akan dipetakan lagi dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah kemudian diserahkan kepada perusahaan yang memenuhi syarat mengelola tenaga outsourcing di Kabupaten Ende.

“Pemerintah akan bahas dan petakan lagi sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Jika anggaran cukup maka 309 itu jadi tenaga outsourcing daerah, jika uang tidak cukup maka ada yang tidak lolos,” katanya.

Kepala BKPSDM Ende mengatakan setelah mendapatkan vendor atau perusahaan yang memenuhi syarat maka Pemkab Ende akan membangun MoU dengan perusahaan itu untuk menggunakan nama -nama tenaga outsourcing yang diturunkan dari BKN.

“Pemkab harus lakukan itu karena pemerintah yang siapkan anggaran dan kita punya tenaga yang selama ini sudah bekerja di instansi pemerintah menjadi tenaga honor. Siapapun vendor atau perusahaan pemenang tender mengelola tenaga outsourcing diharapkan menggunakan tenaga yang sudah ada,” katanya.*

Penulis: Willy  Aran / Editor : Anton Harus

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *