RUTENG, FLORESPOS.net – Sidang pastoral post Natal 2022 Keuskupan Ruteng, NTT ingin mendapat banyak masukkan berkaitan dengan pastoral ekonomi berkelanjutan. Para pakar yang dihadirkan berasal dari pelbagai disiplin ilmu dan penerapannya.
Seperti data dan informasi yang diperoleh wartawan dari Ketua Komsos Puspas Keuskupan Ruteng, Rm. Erik Ratu Pr, Rabu (11/1/2023) pagi, para pakar yang berbicara pada hari kedua sidang pastoral post Natal itu, yakni Dosen Teologi Unika St Paulus Ruteng sekaligus Direktur Pusat Pastoral Rm Dr Martin Chen Pr;
Lalu, Dosen Filsafat STFK Ledalero Rm. Dr Mathias Daven Pr, Ceo PT Rembu Tedeng Trinusa Viktor Selamet, dan Sekda Manggarai Barat Hans Sodo.
Dalam materi bertajuk ‘Globalisasi dan Kapitalisme: Refleksi Etis dalam Tegangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Solidaritas’, Rm. Matias Daven Pr menyentil soal kalkulasi untung rugi yang bisa menjelaskan fenomen yang tengah menghinggapi sebagian umat Kristen di Eropa dengan prinsip, believing without belonging!
“Orang beriman misalnya mulai bertanya serius, apa yang mereka dapatkan dari kewajiban menggereja? Umat semakin kritis terhadap kotbah dan ibadat umumnya. Apa yang dapat mereka petik dari sana untuk kehidupan mereka?”
Dikatakan, amat terkait dengan fenomena ekonomisasi ini, ada satu hal yang paling mendesak untuk ditinjau kembali, yakni bahwa otoritas para agen pastoral tidak lagi ditentukan oleh struktur hierarkis Gereja, melainkan oleh kredibilitas kesaksian hidup dan gaya hidup.
Menurutnya, pelayanan pastoral ditujukan terutama untuk memberikan kesaksian tentang kasih Allah untuk semua manusia. Dalam konteks ini, Gereja Katolik atau agen pastoral tidak bisa memperjuangkan nasib orang miskin secara meyakinkan kalau tidak didukung oleh pola hidup sederhana, atau pola hidup berkelanjutan.
Kredibilitas Gereja dalam keberpihakannya terhadap kaum miskin dan menderita, demikian Rm. Matias, amat sangat bergantung pada kesetiaan Gereja mengikuti Yesus sang Guru yang mengidentifikasi diri dengan mereka yang miskin dan menderita.
Sedangkan dari unsur pemerintah, Sekda Mabar Hans Sodo mengatakan, membangun ekonomi apapun tidak bisa kerja sendiri. Mutlak kerja bersama dan dalam konteks saat ini adalah kerja sama pemerintah dan gereja.
“Soal kerja sama legal sudah mulai dilakukan antara pemerintah daerah dan gereja Keuskupan Ruteng. Sudah ada MOU antara dua belah pihak dan malah sudah dibuat perjanjian kerja sama konkret,” katanya.
Untuk urusan yang lebih luas, lanjut Sekda Hans Sodo, banyak hal yang bisa dikerjakan bersama untuk membangun ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Namun bisa berjalan bagus, maka semua harus taat dan mengikuti regulasi-regulasi yang berlaku. *
Penulis: Christo Lawudin/editor:Anton Harus
