Gaji Disunat, Dua Staf Desa Golo Sepang Mengundurkan Diri
Penulis: Andre Durung/Editor: Anton Harus

By Editor Florespos 13 Okt 2021, 20:14:59 WIB Nusa Bunga
Gaji Disunat, Dua Staf Desa Golo Sepang Mengundurkan Diri

Junaidin


Labuan Bajo, Florespos.net - Junaidin, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kecewa berat karena gaji disunat. Beberapa bulan terakhir 2021 mereka juga belum menerima gaji.

Dampak pemotongan gaji, dua orang  staf Desa Golo Sepang  mengundurkan diri. Kabarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar melakukan refokusing anggaran dengan alasan penanganan Covid-19.

Demikian dikatakan Junaidin kepada Florespos.net di Labuan Bajo, Rabu (13/10/2021).

Baca Lainnya :

Diungkapkannya, pemotongan gaji tersebut telah disampaikan Pemerintahan Desa Golo Sepang pada pertemuan dengan para Kaur dan unsur pemerintah desa setempat di Terang baru-baru ini.

Pemotongan atas alasan penanganan Covid-19, pemotongan ini katanya merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Mabar tentang pemotongan gaji aparat desa dan honorarium bagi PNS yang diperbantukan di desa.

Masih Junaidin, mereka sudah 7 bulan 2021 belum menerima gaji. Tetapi pemotong sudah dilaksanakan mulai Agustus dan kabarnya sampai Desember 2021.

Untuk tingkat Kaur dipotong Rp700 ribu/orang/bulan dari gaji pokok sebesar Rp2 juta lebih/bulan/orang. Penjabat kepala desa dari PNS honorarium sebagai penjabatnya sebesar Rp900 ribu/bulan dihilangkan. Unsur desa dipotong Rp300/bulan/orang dari gaji pokok Rp700 ribu/bulan/orang.

"Akibatnya dua orang unsur desa kita  kemarin langsung undur diri. Sedangkan saya sekarang tidak lagi diberi makan pagi oleh istri, gara-gara potong gaji. Sakit hati sekali kebijakan pemerintah ini," kata Junaidin.

Diminta kepada DPRD Mabar "jangan tidur" kalau sidang soal rakyat, seperti persoalan yang dihadapi aparat Desa Golo Sepang sekarang," ujar Junaidin.

Menanggapi keluhan Junaidin, anggota DPRD Mabar , Yosef Suhardi mempertanyakan kebijakan Pemkab Mabar yang "doyan" lakukan refokusing anggaran dengan alasan penanganan Covid-19. Dampak refokusing itu potong gaji aparat desa, sunat gaji tenaga kontrak daerah dan hilangkan dana Kesra PNS/ASN lingkup Pemkab Mabar sekalipun itu adalah hak mereka. Padahal dalam APBD Mabar 2021 sudah dijatahkan Rp70 miliar lebih untuk penanganan Covid-19.

"Kalau begini kan aneh. Sudah ada di APBD untuk penanganan Covid-19 tapi masih potong gaji tenaga kontrak, dan gaji aparat desa serta hilangkan Kesra PNS di Mabar. Ini yang saya bilang tadi aneh," ujar Suhardi.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment