Boikot Pariwisata Seret Dunia Pendidikan Mabar
Penulis: Andre Durung / Editor: Anton Harus

By Editor Florespos 05 Agu 2022, 19:43:17 WIB Nusa Bunga
Boikot Pariwisata Seret Dunia Pendidikan Mabar

Pose bersama: kiri Ketua Komisi III DPRD Mabar Inocentius Peni dan kanan anggota Komisi III dewan setempat Blasius Janu.


Labuan Bajo, Florespos.net - Tindakan mogok/boikot total pelaku pariwisata Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belakangan menyeret  dunia pendidikan setempat.

Dikabarkan, tidak sedikit anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang dan akan  menjalankan praktik di hotel-hotel, kapal-kapal wisata dan lain-lain di Labuan Bajo dan sekitar jadi "korban".

Mereka terpaksa harus rehat selama Agustus 2022. Sebab aneka fasilitas jasa pelayan pariwisata tersebut (hotel, kapal wisata) tak beroperasi, walau tidak semuanya.

Baca Lainnya :

Konon kabarnya tindakan "pembekuan" operasional sementara hotel, kapal wisata dan lain-lain sebagai bentuk penolakan para pelaku pariwisata Mabar terhadap kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang membatasi kunjungan dan menaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK), khusus di Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000/orang/tahun, seperti ramai diberitakan media massa belakangan.

Mugi, anggota Satpol.PP Mabar kepada Florespos.net di Labuan Bajo, Rabu (3/8/ 2022) mengatakan, isunya aksi mogok/boikot pelaku pariwisata Mabar selama sebulan, 1-30 Agustus 2022. Jasa pelayanan yang paling banyak tidak operasi 3 hari terakhir ini di Labuan Bajo yakni kantor-kantor travel agent, mobil-mobil wisata dan kapal-kapal wisata.

Sedangkan hotel-hotel banyak yang buka. Hanya kendaraan hantar jemput wisatawan dari Bandara Komodo ke hotel-hotel atau sebaliknya yakni menggunakan angkutan umum (bemo). Ada pun yang menggunakan mobil hotel tapi dikawal Pol.PP dan lain-lain. Hotel yang tutup mungkin satu dua, kata Mugil.

Sebelumnya, Londar dan Omi, siswa yang sedang dan akan berpraktik di kapal wisata dan hotel di Labuan Bajo kepada media ini, Selasa (2/8/2022), berharap aksi mogok/boikot tersebut segera berakhir. Agar mereka kembali berpraktik di hotel, dan kapal wisata.

Kedua pria imut itu mengaku berasal dari salah satu SMK di Mabar. Mereka menjalani praktik selama enam bulan sejak Juli 2022 lalu.

Ketua Komisi III DPRD Mabar, Inocentius Peni, menyayangkan dampak mogok itu merambat sampai ke sektor pendidikan setempat. Anak-anak sekolah yang sedang praktik di hotel atau di kapal-kapal wisata dan lain-lain mau tidak mau libur, karena tempat praktik mereka tutup, efek pemboikotan.

Menurut politisi PAN tersebut, hampir semua fraksi di DPRD Mabar sejak awal menolak rencana Pempus dan Pemprov NTT tentang pembatasan kunjungan dan kenaikan harga tiket masuk TNK, khusus di Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000/orang/tahun. Itu disampaikan ketika rapat dengar pendapat di DPRD Mabar dengan para pelaku pariwisata yang tergabung dalam berbagai organisasi. Tetapi sepertinya pemerintah jalan terus.

Mengatasi persoalan ini, maka kebijakan Pempus dan Pemprov NTT mesti ditinjau kembali. Itu harus dilakukan secepatnya, ujar Peni.

Blasius Janu, anggota Komisi III DPRD Mabar menambahkan, selama ini pelaku pariwisata Mabar, masyarakat Mabar, DPRD Mabar dan lain-lain sudah menolak rencana Pempus dan Pemprov NTT menyangkut pembatasan kunjungan dan kenaikan tiket masuk TNK.

Namun pemerintah sepertinya tidak dengar. Akhirnya efek mogok/pemboikotan pelaku pariwisata Mabar sekarang makan korban lain, yaitu dunia pendidikan. Anak-anak sekolah yang praktik di kapal-kapal pesiar, kantor-kantor usaha perjalanan wisata/travel agent, hotel dan lain sebagainya di Labuan Bajo terpaksa libur. Karena tempat mereka berpraktik tidak beroperasi, mogok.

Janu juga kecewa terhadap Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) karena tidak berdialog dengan rakyat Mabar, termasuk para pelaku pariwisata Mabar, saat beliau datang di Mabar, di Labuan Bajo, Juli 2022 lalu.

Juga kesal dengan tindakan berlebihan aparat keamanan terhadap pelaku pariwisata Mabar yang melakukan aksi di Labuan Bajo pada Senin (1/8/2022).

Karena itu, diminta kepada Kapolri segera memindahkan bawahannya yang melakukan tindakan represif terhadap rakyat Mabar pada aksi 1 Agustus 2022. Yang demikian mesti dipindahkan dari Mabar, dari NTT. Semestinya paham dengan konsep presisi Polri, tegas Janu. *




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment