Tekan Defisit, Pemerintah NTT Diminta Fokus Pencapaian RPJMD
Penulis: Leo Ritan/Editor: Anton Harus

By Editor Florespos 10 Agu 2021, 17:42:49 WIB Nusantara
Tekan Defisit, Pemerintah NTT Diminta Fokus Pencapaian RPJMD

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Patris Lali Wolo


Kupang, Florespos.net - Pemerintah Provinsi NTT harus merumuskan secara betul pada pembahasan perubahan APBD 2021 dengan memberi fokus pada pencapaian RPJMD guna menekan defisit yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan APBD 2021 senilai Rp420 miliar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Patris Lali Wolo mengatakan, dari total defisit itu, Rp200 miliar dipakai untuk membayar pokok dan bunga pinjaman daerah di tahun pertama.

“Meski belum diketahui berapa besar pinjaman yang diberikan pada tahun pertama dari total pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun, tapi Pemerintah NTT sudah harus mengalokasikan pengeluaran pembiayaan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman sebesar Rp200 miliar,” kata Patris di Kupang, Selasa (10/8/2021).

Baca Lainnya :

Pada kesempatan itu politisi PDI Perjuangan ini meminta untuk mengkaji kembali pinjaman daerah yang telah ditetapkan dalam APBD murni 2021 senilai Rp1,3 triliun untuk penuntasan infstruktur jalan dan pemberdayaan ekonomi. Kajian ini penting dilakukan mengingat adanya perubahan aturan soal pinjaman daerah dan kemampuan fiskal daerah.

“Saat penetapan APBD murni 2021, pinjaman daerah itu tidak dikenakan bunga, namun setelahnya ada aturan yang menetapkan bunga pinjaman,” ujar Patris.

Terhadap permasalahan tersebut, lanjutnya, Perda APBD 2021 terutama soal pinjaman daerah itu harus direvisi terlebih dahulu. Sehingga pemerintah diminta untuk tidak terburu- buru mengeluarkan anggaran untuk membayar bunga pinjaman.

Menjawab pertanyaan apakah pinjaman daerah itu dinilai sangat urgen sehingga tidak bisa dibatalkan, Patris menyatakan, untuk itulah perlu didiskukan bersama antara pemerintah dan lembaga dewan.

Memang jika merujuk pada APBD 2021, pemerintah dinilai melanggar perda bila tidak mengakomodasi atau melaksanakan amanat Perda APBD NTT 2021.

Namun pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah mengingat sektor pendapatan, penerimaan dan target penerimaan berkurang. Misalkan, pendapatan ditargetkan sebesar Rp2,003 triliun tapi realisasinya hanya sebesar Rp1,65 triliun. Dengan demikian bila pinjaman daerah tetap direalisasikan, akan terjadi nilai defisit yag sangat tinggi.

“Untuk menutupi pokok dan bunga pinjaman Rp200 miliar, sebenarnya pemerintah bisa melakukan rasionalisasi, efisiensi dan fokus pada pencapaian RPJMD. Jika hal itu bisa dilakukan, maka pinjaman daerah tidak harus dilaksanakan,” ujar Patris.

Selain itu, pinjaman daerah bisa dipending dahulu agar tidak ada defisit Rp200 miliar yang dipakai untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Sumber anggaran untuk membiayai program prioritas pada RPJMD diperoleh dari efisiensi dan rasionalisasi.

“Kita yakin pemerintah punya sense yang baik untuk kepentingan rakyat dan daerah,” tandas Patris.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment