Sikka, Sumba Timur, dan Kota Kupang Masuk PPKM Level IV, Mendagri Instruksikan 11 hal Penting
Penulis: Wall Abulat/Editor: Anton Harus

By Editor Florespos 26 Jul 2021, 16:43:58 WIB Nusantara
Sikka, Sumba Timur, dan Kota Kupang  Masuk PPKM Level IV, Mendagri Instruksikan 11 hal Penting

Menteri Dalam Negeri. Muhammad Tito Karnavian.


Maumere, Florespos.net – Pemerintah pusat melalui Menteri te;ah menetapkan 45 Kabupaten/Kota di Indoensia masuk dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19.  Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 pada 45 Kabupaten/Kota,  untuk NTT terdapat 2 Kabupaten dan 1 Kotamadya yakni, Kabupaten Sikka, Sumba Timur dan Kota Kupang.  

PPKM ini akan berlaku dalam tenggang waktu 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Surat Edaran (SE) Mendagri ini diterima media ini dari Kadis PKO Sikka, Mayella da Cunha, Senin (26/7/2021).

11 Ketentuan Instruksi Mendagri

Baca Lainnya :

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Instruksi Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua mengeluarkan 11 ketentuan yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Sikka dan 44 Kabupaten/Kota Lainnya di Indonesia selama diberlakukannya PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Kesatu,  Khusus Kepada Gubernur di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan kriteria  Level 4 (empat) situasi pandemi berdasarkan assesmen, yaitu tersebar pada 45 kabupaten/Kota pada 21 provinsi di mana  Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang.

Kedua, Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Ketiga,  PPKM Level 4 (empat) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut di antaranya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat  pendidikan/pelatihan) dilakukan secara  daring/online;  pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial  diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH); dan ketentuan pelaksanaan  pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial,kritikal,  pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan sektor-sektor lainnya.

Keempat, Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan

alokasi vaksin. Kelima,  Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan  kerumunan.

Keenam : Gubernur, Bupati dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM. Ketujuh: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut: a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang; c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam); e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas; dan penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan: 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.

Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut di mana untuk :tiga Kabupaten/Kota di NTT di mana  Kota Kupang target jumlah tes/hari 982,  Sikka target jumlah tes/hari 462, dan  Sumba Timur target jumlah tes/hari 567.

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan.

Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan, k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid 19.

Kedelapan : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar: a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka: 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial; 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah.

3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD): a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Kesembilan: Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD: a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT); c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Kesepuluh: a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Kesebelas: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 pada 45 Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Sikka selama tenggang waktu 26 Juli hingga 2 Agustus 2021, dan menindaklanjuti Surat  Edaran Bupati Sikka Nomor; Satuan Tugas  283/C-19/VII tanggal  26 Juli 2021 tentang PPKM Level IV untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dalam wilayah Kabupaten Sikka, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka Surat Edaran Nomor PKO.421.2/44/VII/2021 tertanggal 26 Juli 2021 menegaskan bahwa terhitung tanggal 26 Juli s/d 2 Agustus  2021, pelaksanaan KBM melalui sistem Belajar dari Rumah (BDR) dengan metode Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring).

“Mekanismi pelaksanaan KBM BDR  berdasaran surat edaran Kepala Dinas Nomor PKO.421.2/23/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Strategi Pembelajaran  Tahun Ajaran  2021/2022 di Masa Pandemi Covid-19, huruf C angka 1 s/d 6,” demikian Kadis PKO Mayella da Cunha.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment