Salah Pendekatan?
Oleh Amandus Klau

By Admin Florespos 07 Agu 2021, 08:42:48 WIB Bentara Net
Salah Pendekatan?

Amandus Klau, Dosen Komunikasi STFK Ledalero


Setelah tiba batas waktu PPKM, ternyata PPKM lagi. Bahkan, PPKM naik level. Setelah seluruh kegiatan masyarakat dibatasi dengan pengawasan yang ketat oleh pemerintah, ternyata jumlah kasus positif terpapar Covid-19 sama sekali tak berkurang. Secara nasional, Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilanjutkan. Begitu juga di beberapa daerah, termasuk tiga kabupaten/kota di NTT.

Apakah ada yang salah dengan PPKM itu?

Tak ada yang salah. PPKM adalah strategi yang tepat untuk mengatasi wabah. Membatasi segala kegitan masyarakat, terutama yang kurang penting dan yang berpotensi menciptakan kerumunan, berikut meningkatkan penyebaran virus, adalah langkah yang sangat tepat.

Baca Lainnya :

Lantas, apa yang salah sehingga langkah strategis tersebut tampak sama sekali tak efektif untuk mengurangi penyebaran virus?

Jika sebuah strategi dalam dirinya sendiri baik dan tepat, juga penerapannya, maka yang patut dicurigai adalah pendekatannya.

Untuk mengatasi wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan programatik. Pemerintah merancang program dan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah, baik untuk mencegah pun untuk mengatasinya. Program dan langkah-langkah strategis tersebut kemudian diterapkan secara seragam dan menyeluruh di seluruh penjuru negeri.

Setelah menyusun program, pemerintah menyusun anggaran untuk membiayai program tersebut, mulai dari mempersiapkan petugas pelaksana program hingga biaya evaluasi pelaksanaan program.

Pendekatan programatik ini baik karena merupakan bukti tanggung jawab dan reaksi cepat pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sayangnya, pendekatan ini cenderung top down dan membutuhkan sangat banyak biaya. Selain itu, program yang diturunkan cenderung menjadi milik para pelaksana program, sementara masyarakat menerima atau bahkan menonton saja secara pasif.

Jika pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat dengan pendekatan programatik yang hanya diawasi oleh segelintir petugas yang disiapkan pemerintah, apakah misalnya 1000 orang petugas pemerintah bisa mengawasi lima sampai 10 juta penduduk di sebuah provinsi?

Paling-paling para petugas menjalankan tugas mereka secara efektif di sejumlah titik kumpul  seperti bandara, pelabuhan, terminal, tempat ibadat, dan sejumlah jalur jalan. Selebihnya, masyarakat berkeluyuran bebas.

Lantas, jika masyarakat tak terkontrol dan jumlah kasus terpapar covid terus bertambah, akan sampai kapan para petugas itu bertahan dan aman dari wabah itu sendiri? Tak heran, selama ini banyak petugas, baik petugas kesehatan maupun Gugus Tugas Covid-19, mati sia-sia karena kecapaian dan tertular.

Selain itu, jika jumlah petugas pemerintah terus ditambahkan dan bekerja dalam jangka waktu yang kita tak tahu kapan berakhirnya, dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk membiayai program yang tak ada “ujungnya” itu? Berhutang kepada lembaga-lembaga keuangan dunia atau negara-negara lain?

Untuk mengatasi masalah Covid-19, pendekatan programatik sangat tidak tepat. Sebab, jika mayoritas masyarakat tidak proaktif dan terlibat, niscaya sampai negara bangkrut dan semua petugas kesehatan dan gugus tugas tewas pun masalah tak akan pernah teratasi.

Karena itu, sebaiknya pemerintah segera mengubah pendekatannya. Seluruh masyarakat harus disadarkan dan diserahi tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dengan menjalakan protokol kesehatan yang sangat gampang dilakukan oleh siapa pun dan tanpa biaya pula. Masa, hanya untuk meminta masyarakat rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan, pemerintah harus keluarkan triliunan rupiah?

Segeralah mengubah pendekatan programatik dengan pendekatan gerakan. Seluruh rakyat, tanpa kecuali, harus digerakkan – tentu dengan proses penyadaran yang lebih murah biayanya – untuk menjalankan prokes. Atau, kalaupun masih membutuhkan pengawasan, maka peran pemerintah di tingkat RT/RW perlu diaktifkan. Sebab, pengawasan terhadap jumlah masyarakat yang lebih kecil tentu akan lebih efektif.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment