Pungli Legal
Oleh Amandus Klau

By Admin Florespos 30 Jun 2021, 09:58:09 WIB Bentara Net
Pungli Legal

Amandus Klau, Dosen Komunikasi STFK Ledalero


Pungli legal adalah istilah yang rada membingungkan. Bagaimana tidak? Agak sulit masuk di akal kalau suatu tindakan sekaligus disebut “liar” dan “legal”.

Pungli adalah singkatan dari pungutan liar. Biasanya berupa uang. Ada orang yang memungut sejumlah uang dari pihak tertentu sebagai bayaran atas jasa tertentu. Tetapi, pungutan itu tidak dibenarkan secara etis-moral. Juga tidak ada aturan resmi yang mengesahkannya, sehingga disebut pungutan liar.

Tetapi, mengapa ada istilah pungli legal? Bagaimana suatu tindakan liar bisa dilegalkan?

Baca Lainnya :

Memang, agak sulit menjelaskan istilah tersebut. Tetapi, peristiwa harian yang rutin terlihat di Terminal Roworeke, Kabupaten Ende, Flores, dapat menjelaskannya.

Kamis, 17 Juni 2021, sekitar pukul 10.30, sebuah pick up hitam meluncur dari arah timur Kota Ende. Tepat di depan Terminal Roworeke, mobil penumpang dari kampung itu langsung belok kiri, memasuki kompleks terminal.

Mobil itu datang dari Kampung Wologeru, sekitar 27 kilometer dari Kota Ende. Di atasnya terlihat sejumlah penumpang orang tua-tua, dan lebih banyak mama-mama. Ada yang hendak berbelanja di Pasar Wolowona dan ada yang hendak menjual sekilo dua biji kakao dan kemiri di toko-toko pembeli hasil komoditas warga.

Di dalam kompleks terminal, para penumpang “salin” mobil. Begitu istilah yang sudah lazim di Terminal Roworeke. Mama-mama yang tadinya menumpang mobil pick up itu diturunkan, lalu dipindahkan ke dalam beberapa bemo angkutan kota yang sudah menunggu di situ.

Tetapi, anehnya, para penumpang itu tidak membawa serta barang bawaan mereka. Bemo-bemo itu hanya mengangkut penumpangnya, lalu mengantarnya ke Pasar Wolowona untuk selanjutnya diangkut kembali pick up untuk diantar ke toko-toko tempat mereka hendak menjual hasil kebun yang mereka bawa, atau diantar ke tempat tujuan mereka di dalam kota.

Para penumpang tersebut menuruti saja. Meskipun mobil pick up yang mereka tumpangi dari kampung itu bisa langsung mengantar mereka ke tujuan masing-masing. Mereka terpaksa dipindahkan ke bemo di terminal, karena ada regulasi yang mengatur demikian.

Pertanyaannya, aturan macam apakah ini? Kalau mobil dari desa bisa langsung mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya, mengapa harus diwajibkan “salin” di terminal, dengan risiko harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 5 ribu rupiah untuk jarak 3 kilometer?

Apakah karena para sopir, baik yang mengangkut penumpang dari kampung maupun yang di kota mau berbagi rezeki?

Kalau ini alasannya, boleh-boleh saja. Tetapi pihak pemerintah yang membuat aturan harus juga melihat dari mana sumber rezeki para sopir itu. Tidak masuk akal, jika demi meningkatkan pemasukan para pemilik bemo di dalam kota, orang-orang kampung yang masih membutuhkan angkutan umum untuk masuk kota harus diperas. Aturan seperti ini terasa seperti pelegalan suatu tindakan pemerasan. Pungutan tak seharusnya atau pungutan liar yang dilegalkan.

Jika mobil angkutan dari kampung bisa mengantar para penumpang sampai ke tempat tujuan masing-masing, sebaiknya para penumpang tidak dipaksa bersalin mobil di terminal. Para pengusaha angkutan penumpang di kota tidak boleh mencari keuntungan dengan cara ini, karena merugikan orang-orang kampung yang hidupnya lebih susah.

Ketika bisnis angkutan penumpang dalam kota terdisrupsi karena banyak warga kota sudah memiliki kendaraan pribadi, sebaiknya para pelaku bisnis tersebut membidik bisnis baru agar mereka tidak menjadi penindas orang-orang dari kampung. Pemerintah juga perlu jeli membaca fenomena ini, agar tidak melegalkan suatu tindakan pemerasan, yang tentu saja memperkaya segelintir orang, tetapi semakin mempermiskin orang-orang kampung.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment