Makna Kemerdekaan
Oleh Amandus Klau

By Admin Florespos 01 Sep 2021, 09:33:08 WIB Bentara Net
Makna Kemerdekaan

Amandus Klau, Dosen Komunikasi STFK Ledalero


Meski perayaan Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tak semeriah tahun-tahun sebelum wabah Covid-19, semarak, euforia, dan pemaknaannya tetap terasa.

Di NTT, misalnya, ada sejumlah kegiatan yang benar-benar memperlihatkan semarak dan euforia, sekaligus menyampaikan pesan kemerdekaan itu.

Di Amfoang, Kabupaten Kupang, Pulau Timor, sekelompok orang mengibarkan sebuah bendera raksasa di lokasi yang disebut Bok Sepuluh. Dalam video yang diunggah pada salah satu akun Youtube, bendera raksasa yang diusung itu tampak seperti meliuk-liuk dan mendaki menyusuri ruas jalan yang menikung sekitar 10 kali berturut-turut.

Baca Lainnya :

Aksi ini, selain sekadar untuk memeriahkan acara peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, juga merupakan ungkapan kegembiraan bahwa warga Amfoang sudah mulai menikmati jalan beraspal.

Sebelumnya, Amfoang dikenal sebagai salah satu wilayah di NTT, selain Manggarai Timur, yang infrastruktur jalannya sangat buruk. Memang, ruas jalan yang dibenahi belum semuanya, tetapi masyarakat sudah bisa merasa merdeka, sebab sudah mulai ada pembangunan, terutama pada sejumlah titik yang paling rawan kecelakaan.

Di Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, sejumlah penyelam mengibarkan bendera Merah Putih di dalam laut Tanjung Kajuwulu. Aksi ini, selain sekadar memanfaatkan momentum perayaan HUT Kemerdekaan RI untuk menarik perhatian masyarakat, juga bisa dibaca sebagai sebentuk kritik terhadap masyarakat yang sering merusak keindahan alam bawah laut dan kelambanan pemerintah mengembangkan potensi pariwisata bawah laut. Kemerdekaan adalah saat berahmat bagi negara dan seluruh warga masyarakat untuk bekerja sama mengembangkan segala potensi yang dimilikinya demi menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Sementara pada level nasional, salah satu hal yang menyedot perhatian masyarakat adalah aksi Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat suku Badui saat menyampaikan pidato kenegaraan.

Dengan mengenakan pakaian adat dari salah satu suku asli yang masih terbelakang di negeri ini, Jokowi sebenarnya mau menyampaikan sejumlah pesan politik, bahwa dirinya mempunyai kepedulian terhadap masyarakat di daerah-daerah terpencil dan terbelakang; bahwa ia ingin mengangkat harkat dan martabat orang-orang pinggiran itu menjadi sama dengan orang-orang yang berada di pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi; dan bahwa negara ini ada untuk semua warganya dan kemerdekaan harus dinikmati semua orang. Apa yang dilakukan Jokowi sebenarnya mengafirmasi tindakan dan kebijakan politiknya selama ini, yang mulai membangun Indonesia dari pinggiran.

Sayangnya, pesan politik yang mau disampaikan Presiden Jokowi melalui komunikasi politik yang didesain para konsultannya terkesan tak sampai, karena keburu dikritik para aktivis dan para lawan politiknya. Bahkan, penegasannya bahwa selama ini ia sangat peduli dan berpihak pada masyarakat pinggiran dibaca sebagai pencitraan semata, terutama ketika masih ditemukan adanya jurang antara pesan keberpihakan pada satu sisi dan realitas hidup masyarakat yang masih sering dieksploitasi di sisi lain.

Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahwa presiden mengenakan pakaian masyarakat adat, tetapi RUU tentang Masyarakat Adat dibiarkan berkarat, dan bahkan hutan adat mereka pun dibiarkan dieksploitasi.

Kritik seperti ini boleh-boleh saja, bahkan sangat diperlukan. Sebab, politik pencitraan dan kekuasaan itu sudah seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dilepaspisahkan. Bahkan, jika kekuasaan tidak dikritik, satu pekerjaan kecil akan diklaim sang penguasa sebagai sukses besarnya. Padahal, masih ada banyak orang yang belum tersentuh kebijakan politiknya.  

Namun demikian, siapa pun yang mengajukan kritik, ia juga harus diperhatikan. Siapa dia dan apa kepentingannya? Jangan-jangan dia hanya mau merendahkan orang lain agar ia bisa merebut pamor dan panggungnya?

Dari Amfoang, Maumere, hingga Istana Negara, ada aksi politik pencitraan. Dan hal ini baru bisa dibantah, jika peringatan HUT Kemerdekaan RI sudah diubah menjadi acara syukuran masyarakat karena mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.

Merdeka harus berarti makmur, atau rakyat tidak lagi hidup serba kekurangan. Jika tidak, hajatan tahunan kita ini tak lebih dari sekadar pesta pora orang-orang yang berkecukupan, karena kebetulan hidup mereka dibiayai oleh ratusan juta masyarakat miskin yang loyal.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment