Jangan Cuci Tangan
Oleh Amandus Klau

By Admin Florespos 14 Jun 2021, 09:48:27 WIB Bentara Net
Jangan Cuci Tangan

Amandus Klau, Dosen Komunikasi STFK Ledalero


Ribuan nasabah PT. Asia Dinasti Sejahtera (ADS) sedang gelisah. Perusahaan tempat mereka berinvestasi telah dilarang pihak penegak hukum untuk beraktivitas. Mereka berharap, uang-uang yang sudah mereka investasikan selama ini bisa didapat kembali.

Tetapi, siapa yang akan mengembalikannya?

Berita terkini, sang direktur PT. ADS sudah menjadi tahanan polisi, dan sebentar lagi akan tersekap di dalam rumah tahanan.

Baca Lainnya :

Maka, sekali lagi, siapa yang akan mengembalikan miliaran uang milik para nasabah itu?

Belajar dari kasus Mitra Tiara di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam kasus seperti ini uang nasabah sulit dikembalikan. Kalaupun ada yang bisa mendapatkannya kembali, itu cuma segelintir nasabah. Mustahil semuanya bisa mendapatkannya kembali. Apalagi, sang direktur harus “berupaya” meringankan kuk hukuman yang akan segera dipikulnya. Sudah pasti uang nasabah tak akan kembali utuh.

Akan tetapi, banyak pihak tidak menghendaki pengalaman Mitra Tiara kembali terjadi. Terutama di Kabupaten Ende sebagai basis operasi PT. ADS. 

Kasimirus Bara Bheri, Direktur Pusat Advokasi dan Kajian Masyarakat (Pusam) Ende, misalnya, sudah angkat bicara. Kepada wartawan florespos.net, Kamis (10/6/2021), ia menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dan pihak yang dimaksudkan Kasimirus adalah pemerintah.

"Pemerintah mesti membantu memfasilitasi para nasabah mendapatkan kembali hak-hak mereka. Atau, paling kurang, mendapatkan kepastian dari pihak manajemen PT. ADS terkait pengembalian hak-hak mereka,” kata Kasimirus.

Alasannya, selama ini Pemerintah Kabupaten Ende membiarkan perusahaan tersebut beroperasi secara illegal. Bahkan, Pemkab Ende secara tak langsung mendukung aktivitas PT. ADS.

“Pemerintah telah mengetahui bahwa PT. ADS belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan, tetapi membiarkannya beroperasi. Bahkan, bergabung menjadi nasabah. Pemerintah, melalui Badan Penanaman Modal Daerah (BKPMD), tidak boleh cuci tangan karena sering mengikuti kegiatan PT. ADS. Misalnya, ikut acara peresmian kantor di Jalan Cendana, Kota Ende, akhir tahun 2020. Saat itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi NTT dan Kabupaten Ende hadir dan memberikan sambutan. Karena itu, setelah ada masalah seperti  ini, mereka jangan cuci tangan. Pemerintah harus hadir untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik bagi para nasabah," tegas Kasimirus.

Selain pemerintah, para pihak yang harus juga dimintai tanggung jawabnya adalah para perekrut nasabah.

Para perekrut itu memiliki beragam latar belakang, termasuk sejumlah ASN dan tokoh agama. Kehadiran para aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh agama tersebut mempunyai pengaruh besar. Kehadiran mereka meningkatkan kredibilitas PT. ADS. Alhasil, sejumlah calon nasabah – yang sebelumnya masih agak ragu – mulai  berubah pikiran, dan akhirnya bergabung menjadi nasabah.

Dari perspektif studi logika, penggunaan otoritas tertentu untuk membenarkan suatu argumentasi adalah sesat pikir. Namun, dalam dunia bisnis, hal itu sah-sah saja, bahkan mutlak perlu. Testimoni tokoh tertentu, terutama yang memiliki kompetensi dan popularitas, mutlak diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas sebuah lembaga atau produk. Pelibatan seorang tokoh atau otoritas tertentu dalam dunia bisnis merupakan strategi bisnis yang efektif.

Karena itu, jika keterlibatan para tokoh agama dan ASN dalam PT. ADS dilihat dalam konteks ini, maka mereka harus bertanggung jawab. Sebab, mereka adalah bagian dari strategi bisnis PT. ADS, dan telah menjadi batu sandungan bagi ribuan nasabah. Mereka tidak boleh mencuci tangan.*




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment