Oleh: Agnes Hestika Ule

KORUPSI dan ekonomi biaya tinggi merupakan dua isu yang saling terkait dan memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat, perekonomian, dan signifikan terhadap pembangunan suatu negara.

Korupsi yang secara umum di definisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, telah menjadi masalah serius di banyak negara di seluruh dunia.

Sementara itu, ekonomi biaya tinggi lebih merujuk pada situasi di mana biaya hidup dan biaya produksi, atau biaya konsumsi menjadi sangat tinggi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi adalah ancaman serius bagi masyarakat atau perekonomian suatu negara. Praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Korupsi juga menyebabkan alokasi sumberdaya yang tidak efisien, dimana dana publik yang seharusnya di gunakan untuk pembangunan infrastruktur,layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial lainnya, malah di salahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dampak jangka panjang dari korupsi termaksud menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya ketimpangan sosial, dan terhambatnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ekonomi biaya tinggi juga merupakan masalah yang serius yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika biaya hidup meningkat secara signifikan, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakayan dan tempat tinggal.

Biaya produksi yang tinggi juga dapat membuat produk dan jasa menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing suatu negara di pasar global.

Selain itu, ekonomi biaya tinggi juga dapat menyebabkan inflasi yang tinggi, yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah serta menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, korupsi juga berdampak pada sektor keuangan dan perpajakan. Praktik korupsi seperti penggelapan pajak atau penyalahgunaan dana publik dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya di gunakan untuk pembangunan ifrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial.

Akibatnya pemerintah harus mencari sumber pendapatan tambahan atau meminjam uang dengan bunga tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan beban utang negara dan mempersempit ruang fiskal untuk investasi jangka panjang.

Menurut data yang di temukan, korupsi juga memiliki dampak yang sangat signifikan pada perekonomian global.

Praktik korupsi, suap, pencurian dan, penggelapan pajak, serta aliran keuangan ilegal lainnya, yang menyebabkan negara-negara berkembang kehilangan sekitar $1.26 triliun seiap tahun.

Jumlah ini sekitar sama dengan gabungan ekonomi Swis, Afrika Selatan, dan Belgia dan cukup untuk mengangkat 1.4 miliar orang yang hidup dengan kurang dari $ 1. 25 sehari di atas ambang kemiskinan.

Dan tidak kala lupa bahwa sebuah peningkatan suatu unit dalam tingkat korupsi dapat mengurangi PDB per kapita sebesar 0.15% hingga 1.5%.

Hal ini menunjukan bahwa korupsi tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga merusak fondasi ekonomi suatu negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Korupsi juga memberikan dampak yang tidak merata pada masyarakat, terutama yang miskin dan rentan. Hal ini meningkatkan biaya layanan dasar dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, program sosial, dan bahkan keadilan.

Selain itu, korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial dan mengurangi investasi sektor swasta, yang pada akhirnya merugikan pasar, peluang kerja dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam konteks ini juga terdapat ekonomi biaya tinggi yang merujuk pada kondisi di mana korupsi menyebabkan peningkatan biaya dalam berbagai sektor, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketidakadilan sosial. Dengan ini adanya dampak korupsi terhadap ekonomi biaya tinggi di Indonesia melalui beberapa kasus yang mencolok:

Korupsi dalam Proyek Infrastruktur. Salah satu area di mana korupsi sangat merusak adalah sektor infrastruktur.

Kasus korupsi yang melibatkan proyek pembangunan jakan raya, jembatan dan fasisliltas publik lain yang telah telah menunjukan bagaimana danah publik disalahgunakan.

Misalnya, kasus korupsi dalam proyek Hambalang  pada tahun 2012, di mana sejumlah pejabat tinggi pemerintah terlibat dalam kasus penyalahgunaan biaya dan penyelewengan dalam proyek pembangunan pusat olahraga nasional.

Skandal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga mengakibatkan proyek mangkrak dan tidak selesai tepat waktu.

Ketika biaya proyek infrastruktur meningnkat karena korupsi, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Hal ini mengurangi anggaran yang tersedian untuk proyek lain yang mendesak dan menunda penyelesaian infrastruktur yang sangat di perlukan, sehingga dapat mengakibatkan masyarakat harus menanggung biaya ekonomi yang lebih tinggi.

Dampak Sektor Kesehatan dan Pendidikan. Korupsi juga merambah sektro kesehatan dan pendidikan, dua sektor yang sangat vital bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019, KPK mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan yang melibatkan sejumlahpejabat di kementrian kesehatan.

Dana yang seharusnya di gunakan untuk membeli peralatan medis dengan kualitas terbaik malah diselewengkan, mengakibatkan pembelian alat-alat yang berkualitas rendah dengan harga yangn digelembungkan.

Dampak dari korupsi ini adalah penurunan kualitas yang diterima oleh masyarakat. Pasien harus membayar lebih untuk layanan yang seharusnya lebih murah jika tidak ada korupsi.

Selain itu, korupsi dalam sektor pendidikan juga mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan karena dana yangs seharusnya di gunakan untuk pembangunan sekolah dan pengadaan fasilitas pendidikan diselewengkan.

Biaya pendidikan yang tinggi dan kualitas yang rendah menghambap perkembangan sumber daya manusia, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan edkonomi jangka panjang.

Dalam konteks ekonomi biaya tinggi, korupsi jugaberdampak pada ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial.

Praktik korupsi cenderung memperkuat elit politik dan ekonomi yang sudah kuat, sementara merugikan masyarakat luas, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah.

Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inkludif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah korupsi dan ekonomi biaya tinggi, di perlukan langkah –langkah yang komprehensif dan berkelanjut.

Pertama-tama diperlukan reformasi kelembangaan yang kuat dan transparan untuk memastikan akuntabikitas dala pengeloaan keuangan publik.

Penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum yang penting untuk menindak egas pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

Dengan mengatasi korupsi dan ekonomi biaya tinggi secara b ersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif,dan adil bagi semua lapisanmasyarakat.

Dengan upaya yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih akuntabel, transparan dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Korupi di Indonesi telah menciptakan ekonomi biaya tinggi yang berdampak luas pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui berbagai kasus di sektor kehilangnan keuangan ilegal yang terjadi pada negara-negara, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, terlihat jelas bahwa korupsi meningkatkan biaya dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan adalah kunci untuk mebngurangi ekonomi biaya tinggi dan memastikan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di berbagai negara terlebih khusus Indonesia.

Tanpa tindakan tegas, korupsi akan terus menjadi pengahalang atau pengambat utama bagi kemajuan bangsa dan negara. *

Penulis, adalah Mahasiswi STIPAS St. Sirilus Ruteng, Manggarai, NTT

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *