LARANTUKA, FLORESPOS.net-Birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian dan sorotan publik.

Pasalnya, sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama baik membawahi organisasi perangkat daerah (OPD)/dinas/badan maupun Asisten selama dua tahun ini lowong dan dijabat bergantian oleh pelaksana tugas.

Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi mengatakan, untuk mengisi kekosongan atau lowong jabatan tidak hanya menjadi kewenangan penuh seorang Bupati, tetapi ada proses dan mekanisme yang harus dilalui.

“Proses pengisian itu bukan hanya menjadi kewenangan penuh seorang Bupati, tapi harus melalui proses,” kata Doris Rihi menjawab Florespos.net, di ruang kerjanya, Rabu (21/2/2024).

Proses dan mekanismenya, kata Doris Rihi, yakni harus mendapat rekomedasi dari gubernur, BKN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Doris Rihi, saat ini prosesnya sedang berjalan dan kalau semua proses itu sudah dilalui, maka pihaknya akan segera melakukan lelang 9 jabatan yang lowong.

“Soal lowong jabatan, tetap kita perhatikan dan segera akan terisi. Untuk mengisi harus melalui proses mulai dari Gubernur, BKN dan terakhir di Kemendagri,” katanya.

Doris Rihi juga menambahkan, selama dua tahun melakukan mutasi di tubuh birokrasi di Flores Timur berjalan dengan baik dan tertib dari segi aturan.

“Dua tahun mutasi ini berjalan baik dan tertib karena memenuhi segi aturan. Tidak ada kepentingan individual seorang penjabat dan kepentingan kelompok tertentu. Tapi siapa yang punya kompetensi dan baik pasti duduki jabatan,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Flores Timur Rufus Koda Teluma mengaku sudah melakukan koordinasi dengan BKD Provinsi NTT.

Koordinasi dimaksud terkait rekomendasi pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang masih lowong.

“Kami sudah koordinasi dengan BKD Provinsi. Sudah ada tanda-tanda baik. Rekomendasi pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dilaksanakan,” kata dia kepada Florespos.net, Rabu (21/2/2024).

Rufus Teluma belum bisa memastikan kapan proses pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Flores Timur dapat dilaksanakan.

Namun Rufus Teluma hanya mengatakan, selambat-lambatnya Juni 2024 sudah bisa terisi atau dilakukan pelantikan 9 pejabat pimpinan tinggi pratama yang masih lowong tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Florespos.net, setidaknya 9 jabatan pimpinan tinggi pratama di Flores Timur saat ini sedang lowong.

Sembilan jabatan lowong itu pada 5 OPD, tiga jabatan asisten pemerintah daerah dan 1 jabatan direktur.

Sembilan jabatan lowong dimaksud, yakni Dinas Perikanan, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sementara tiga jabatan asisten pemerintah daerah dimaksud, yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Direktur Rumah Sakit Daerah. *

Penulis: Wentho Eliando I Editor: Anton Harus

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *