LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Bank Dunia dikabarkan akan segera membangun reservoar di Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (NTT), demi menjamin ketersedian air minum bersih di kawasan itu  setelah lokasinya dikeluarkan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Selama ini lokasi reservoar di Desa Tiwu Nampar adalah bagian dari HPL, disamping sejumlah zona di 4 desa di Kecamatan Komodo yang juga masuk stambuk HPL.

Keempat desa dimaksud yakni Macang Tanggar, Golo Pongkor, Warloka, dan Tiwu Nampar. Luas HPL di keempat desa tersebut lebih dari 3 ribu hektare (Ha).

Theresia P. Asmon, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM (Nakertranskop-UMKM) Mabar mengatakan, sehubungan dengan persoalan HPL di 4 desa di Kecamatan Komodo sudah ada kabar baik.

Pemerintah Pusat (Pempus) melalu Kementerian/Kelembagaan terkait sudah mengabulkan usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar supaya mengeluarkan tanah milik masyarakat, tanah ulayat dan fasilitas umum dari HPL.

Kadis Asmon mengatakan itu menanggapi media ini di Labuan Bajo baru-baru ini, terkait perkembangan penyelesaian persoalan HPL di daerah itu. Nakertranskop- UMKM adalah instansi yang menangani masalah HPL di Mabar sejauh ini.

Kabar gembira terkait HPL, kata Kadis Asmon, antara lain lokasi pembangunan reservoar oleh Bank Dunia di Desa Tiwu Nampar akan segera dilakukan Pempus, termasuk 1 sekolah, SD, di desa tersebut juga akan segera keluar dari HPL.

Apabila Pempus sudah resmi mengeluarkan lokasi tersebut dari HPL maka Bank Dunia segera membangun reservoar di Tiwu Nampar.

“Banyak sarpras (sarana prasarana) yang mau bangun di empat desa itu selama ini. Tapi karena persoalan HPL maka itu tidak bisa. Status lahan harus pasti, termasuk untuk Bank Dunia,” ujar Kadis Asmon.

Sehubungan dengan ini pula, yang hampir pasti yang keluar pertama dari HPL yakni lokasi pembangunan reservoar di Desa Tiwu Nampar dan satu SD di desa itu juga. Sedangkan yang lain belum.

Oleh karena itu, masyarakat dan Pemerintah Desa di 4 desa segera melengkapi data dukung terkait ini supaya lepas atau keluar dari HPL, ungkap Kadis Asmon.

Sebelumnya, Wakil Bupati Mabar Yulianus Weng juga bernada serupa.

Kepada Florespos.net, Wabup Weng mengatakan, Bank Dunia belum bisa membangun reservoar di Desa Tiwu Nampar karena lokasinya masuk dalam HPL.

Pemkab Mabar terus berjuang agar semua lahan yang masuk dalam HPL di 4 desa di Kecamatan Komodo keluar dari HPL, baik tanah milik pribadi masyarakat, tanah ulayat dan fasilitas umum, katanya.

Diberita media ini sebelumnya, Hak Pengelolaan Lahan Manggarai Barat bagai menguraikan benang kusut, kata Wabup Mabar Yulianus Weng. *

Penulis: Andre Durung I Editor: Wentho Eliando

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *