Oleh: Marianus Gaharpung

BEBERAPA hari ini nurani publik tanah ini tercabik-cabik melihat drama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukkan norma baru dalam putusan tentang syarat usia minimal 40 tahun bagi capres cawapres.

Dalam putusan MK bahwa capres dan cawapres bagi “Usia dibawah 40 tahun dengan norma baru “pernah dan sedang menjabat kepala daerah”.

Pertanyaannya, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Alat ukur apa MK melakukan pengujian ayat pasal dari undang-undang?

Jawabannya adalah Konstitusi negara yakni Undang Undang Dasar 1945. Artinya MK sebagai lembaga the guardian of constitution diartikan bahwa MK sebagai pengawal konstitusi.

Sedangkan MK sebagai the final interpreter of constitution diartikan bahwa tidak ada institusi lain yang berwenang menafsirkan konstitusi, kecuali MK.

Dari dua kewenangan tersebut jika dikaitkan dengan realita hari ini adanya putusan MK yang “membolehkan” capres cawapres berusia 40 tahun asalnya sedang atau pernah menjadi kapala daerah.

Apakah tidak menabrak konstitusi itu sendiri. MK diberikan kewenangan menafsir konstitusi tidak sama artinya dengan memasukkan norma baru dalam undang undang. Yang punya kewenangan itu adalah pembuat undang undang yakni DPR dan Pemerintah.

MK hari ini telah terang benderang menusak tatanan ketatanegaraan RI dengan membuat putusan yang sarat nepotiame, tidak fair, tidak independen dan melukai hati publik tanah air.

Mengapa menjelang pilpres orang merasa begitu pentingnya mengajukan uji materiil Pasal 169 huruf q tersebut? Walaupun datangnya dari mahasiswa sebagai wsrga negara.

Pertanyaannya, apa dan dimana hak -hak konstitusional mahasiswa (warga) yang dirugikan? Atau apakah ada pesanan khusus atau target khusus dari oknum oknum yang bernafsu untuk melahirkan dinasti kekuasaan baru melalui pilpres sehingga cara melegitimasinya melalui MK?

Jika ini tujuan maka sangat busuk rendah moralitas dan melupakan hakekat hidup bernegara dan berbanggsa.

Dengan keasyikan mengejar kekuasaan para penguasa hari ini terlihat mulai melupakan hakekat mendirikan dan bernegara demi kesejahteraan rakyat.

Oknum elit saat ini sangat asyik memikirkan bagaimana dan dengan cara apa saja rasional atau tidak asalnya dapat merebut kekuasan di pemilu dan pilpres 2024.

Publik jujur merasa kecewa berat melihat tatakrama berpolitik anak anak bangsa hari ini kok bisa- bisanya batas usia minimal capres cawapres adalah sesuatu yang melebihi urusan tata kelola pemerintahan jujur, adil dan bebas dari korupsi yang menjadi prioritas?

Mengapa dalam konteks politik hari ini uji materiil batas usia minimal capres cawapres terlihat terkesan tergesah gesah menjelang pilpres?

Publik sudah kecewa dan semua mata pasti tertuju kepada Jokowidodo karena pengendali politik bernegara yang santun beradab ada di tangan presiden bukan siapa siapa.

Apapun argumentasi yang keluar dari pernyataan Joko Widodo nurani publik sudah terlanjut kecewa hari ini.

Oleh karena itu, bola panas politik hari ini ada ditangan mas Gibran Rakabuming Raka.

Jika menerima lamaran Gerindra mendampingi Prabowo Subianto itu artinya dugaan publik Dinasti Joko Widodo benar ada.

Ingat! Joko Widodo jasa PDIP terhadap dirimu, anakmu serta anak mantu Muhammad Bobby Afif Nasution.

Rakyat masih yakin Joko Widodo masih punya “hati” untuk negara dan rakyatnya.

Penulis: Dosen FH Ubaya Surabaya

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *