LABUAN BAJO, FLORESPOS.net – Gonjang ganjing Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di sejumlah desa di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT, mulai ada titik terang.

Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI) mulai mengakomodir usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar terkait hal dimaksud.

Di antaranya meminta Pemkab Mabar melengkapi data dukung lokus-lokus HPL. Data dukung antara lain peta/GPS.

“Kita tidak bisa bicara saja, harus ada data dukungnya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Mabar, Theresia P. Asmon menanggapi Florespos.net di Labuan Bajo, Senin (9/10/2023).

Eks Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mabar itu dimintai tanggapan terkait perkembangan pengurusan HPL seluas lebih dari 3000 hektare di sejumlah desa di selatan Kecamatan Komodo seperti dilansir media ini sebelumnya.

Menurut Kadis Asmon, ada 4 desa di selatan Kecamatan Komodo yang jadi bagian dari HPL ribuan ha tersebut, yaitu Desa Warloka, Tiwu Nampar, Golo Pongkor, dan Desa Macang Tanggar. Khusus lokasi transmigrasi lokal (translog) berada di Desa Macang Tanggar.

Kata Kadis Asmon, data dukung peta/GPS sangat penting bagi Pempus/Kemendes PDTT. Hal itu supaya begitu sebut lokasi-lokasi HPL langsung lihat di data dukung peta/GPS-nya, sehingga langsung keluar lokus-lokus itu, tak masuk lagi dalam HPL.

Tempat-tempat tersebut antara lain fasilitas publik atau tanah pribadi/milik orang perorangan/hak ulayat sejak dulukala, sudah menjadi rumah warga sejak dulu, sudah perkampungan masyarakat sejak dulu. Pempus/Kemendes PDTT tinggal melihat di peta dan selanjutnya tidak lagi bagian dari HPL.

Sehingga Pemkab Mabar, dalam hal ini Dinas Nakertrans, Koperasi dan UKM bersama Pemerintah Kecamatan Komodo dan 4 Pemerintahan Desa (Pemdes) setempat baru-baru ini menggelar pertemuan sehubungan dengan hal itu di Labuan Bajo.

Sehubungan dengan HPL, ungkap Kadis Asmon, nanti akan terlibat Kementerian Agraria/Pertanahan, disamping Kemendes PDTT.

Lanjut Kadis Asmon, 4 fasilitas umum di 4 desa yang jadi bagian dari HPL itu sudah disampaikan Pempus/Kemendes PDTT karena ada data dukungnya. Keempat fasilitas umum tersebut antara lain reservoar di Desa Tiwu Nampar, dan SD di Desa Warloka.

Sedangkan fasilitas umum lain yang akan menyusul. Di antaranya Puskesmas Benteng di Desa Golo Pongkor, kantor desa ke 4 desa setempat serta lain-lain. Data dukung tanah pribadi/orang perorangan/hak ulayat juga akan menyusul kalau data dukungnya sudah ada/terurus.

Namun untuk memuluskan segala urusan terkait ini tentu tidak lepas dari biaya. Baik anggaran tingkat Kabupaten/APBD pun anggaran di 4 desa/dana desa.

“Anggaran belum ada om,” ujar Kadis Asmon.

Sebelumnya Ketua DPRD Mabar, Martinus Mitar, mengungkapkan, anggaran urus HPL di Kecamatan Komodo dalam proses. Itu masuk di pos Dinas Nakertrans Koperasi dan UMKM Mabar.

Tempo hari, demikian Mitar, waktu Rapat dengar pendapat (RDP) antar Aliansi Masyarakat Mburak Bersatu, DPRD Mabar dan pihak Dinas Nakertrans Koperasi dan UMKM Mabar di Labuan Bajo terkuak anggaran untuk itu sekitar Rp.400 juta, katanya. *

Penulis: Andre Durung/Editor: Anton Harus

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *