Oleh: Sarlianus Poma, S.Pd., M.M

SEBENTAR lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, tepatnya di tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun politik. Tahun di mana Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung.

Pemilihan DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, DPD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Juga pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota dan Bupati di beberapa daerah. Pesta demokrasi itu akan berlangsung di tahun 2024.

Nasib dan masa depan bangsa Indonesia 5 tahun akan datang, yaitu 2024-2029 ditentukan oleh pemimpin yang dilahirkan pada Pemilu 2024 mendatang. Pesta demokrasi 5 tahunan ini adalah sebuah momentum yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Penantian itu sangat dirindukan karena Indonesia ingin pemimpin dengan wajah baru kedepan. Di satu sisi, sebagian besar publik Indonesia masih menginginkan Pak Jokowi untuk memimpin Indonesia.

Namun, di sisi lain secara konstitusi, Pak Jokowi sudah memimpin Indonesia selama 2 periode (2014-2019, 2019-2024).

Dan konstitusi kita memberi batasan kepada seorang yang menduduki jabatan politik sebagai Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati cuma 2 periode.

Artinya setelah 2 periode memimpin, ia tidak bisa memimpin lagi. Konstitusi kita sudah mengatur demikian.Dan kita harus tunduk pada konstitusi tersebut.

Pegelaran pesta demokrasi sebentar lagi akan dilaksanakan. Publik Indonesia sudah tak sabar menantinya. Publik Indonesia menanti visi para capres terkait ekonomi Indonesia kini dan yang akan datang.

Berdasarkan perkembangan informasi yang kita saksikan lewat pemberitaan di media masa, media cetak, dan Televisi, sudah terdapat 3 nama bakal calon presiden (Capres) yang diusung oleh partai dan partai koalisi. Tiga nama capres tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan.

Saat ini publik Indonesia sedang menyaksikan drama politik yang dipertontonkan para elit. Bongkar pasang koalisi maupun pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden menjadi hal mencolok yang dipertontonkan kepada publik dalam kontestasi menuju 2024.

Publik hanya menonton drama-dinamika yang terjadi, mengingat aspirasi publik juga tidak diminta untuk menjadi bagian dari pertimbangan, kecuali kaitannya dengan elektabilitas calon yang mereka usung.

Dalam konteks ini, mudah kita untuk merasakan gersangnya gagasan yang ditampilkan para calon untuk kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Belum lagi drama berikutnya, berupa perebutan jatah utusan partai mana yang menjadi bakal calon wakil presiden.

Nyatanya, kegersangan tersebut memiliki lapisan-lapisan keras yang sulit digemburkan.Bukan hanya gersang gagasan dari elit politik, tetapi upaya di tengah masyarakat juga mengalami jalan terjal dalam membangun diskursus ide dan gagasan. (Media Indonesia:22/09/2023).

Sembari menanti Visi Ekonomi Nasional Capres.Mari kita lihat potret pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Negara-Negara Asia diprediksikan oleh Bank Dunia(World Bank) dan The International Monetary Fund (IMF) akan berada di urutan 5 negara teratas dari ukuran Produk Domestik Bruto ( PDB) secara global di tahun 2024.

Hal ini tentu menurunkan kekuatan ekonomi Eropa ke peringkat yang lebih rendah.Dilansir dari laman World Economic Forum atau weforum.org, Indonesia pun termasuk diantaranya yakni menempati posisi ke-5.

Sedangkan diposisi pertama ada Tiongkok, kedua ada Amerika Serikat yang turun dari posisi pertama pada 2008.Posisi ketiga India, dan keempat Jepang yang juga turun dari posisi pertama pada 2008 (Media Indonesia, 22/07/2020).

Data yang dilansir Bank Dunia dan IMF tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini cukup bagus.

Di tengah hantaman wabah pandemic Covid-19 yang hebat dan dampaknya langsung pada sektor ekonomi cukup berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Akibat dari pandemi covid-19 yang memporak-porandakan kehidupan manusia, salah satunya di sektor ekonomi sempat membuat ekonomi Indonesia terseok dan lumpuh. Akibat dari pandemi Covid-19 juga membuat dunia mengalami resesi dan krisis global.

Selain akibat pandemic covid-19, perang Rusia-Ukraina yang masih terus berlanjut hingga kini juga berdampak pada ekonomi dunia.

Ekonomi dunia sempat terseok dan bahkan lumpuh. Meskipun, ekonomi dunia yang mengalami resesi dan krisis global, perekonomian Indonesia bertumbuh cukup baik.

Di tengah perkiraan perekonomian global yang melambat di tahun 2023 serta penurunan harga komoditas di pasar global, ekonomi Indonesia tumbuh konsisten di atas 5 persen hingga Triwulan 2-2023, yang menandakan ketahanan dan prospek ekonomi Indonesia tetap baik. (Data Badan Pusat Statistik Nasional-BPS, 2023).

Berdasarkan evaluasi, terdapat beberapa faktor penentu lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti rendahnya produktivitas faktor total dan disparitas PDB per kapita di banyak provinsi.

Bappenas menggarisbawahi bahwa bonus demografi Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan PDB.

Kedua, tingkat kemiskinan di bawah 1 persen dan rasio ketidakmerataan pendapatan (gini) di bawah 0,3 (saat ini sekitar 0,38).

Tantangannya adalah bagaimana Indonesia tumbuh dan merata.Merata antarprovinsi dan antara kelompok pendapatan.(Data Badan Pusat Statistik Nasional-BPS, 2023).

Di satu sisi, Indonesia berbangga dengan pencapaian 5 persen tersebut.Namun, di sisi lain Indonesia berpeluang masuk dalam jebakan Negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Menurut pendapat Gill dan Kharas (2007) dalam Yusuf (2023), middle income trap (MIT) merupakan suatu perekonomian yang mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah.

Kondisi itu banyak terjadi pada Negara yang tak mampu berpindah dari berpendapatan menengah ke pendapatan tinggi.

Karena Negara tak mampu bersaing dengan Negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Juga tidak mampu bersaing dengan Negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi tinggi.

Diakui Presiden Jokowi, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui tiga area perubahan.

Yakni, transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan 5 persen yang saat ini dicapai masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan 6 persen agar tahun 2041 Indonesia bisa keluar dari MIT.

Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan 7 persen agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar dari MIT.

Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian, negeri ini perlu; pertama, meningkatkan human capital yang merupakan salah satu upaya dalam menghindari MIT.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan human capital adalah melalui pendidikan. Hanushek dan Wobman (2007) dalam Bakri (2022) berpendapat bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dan terampil memiliki efek yang lebih tinggi dalam pertumbuhan ekonomi karena punya kemampuan lebih di bidang inovasi dan lebih cepat dalam menguasai teknologi.

Tenaga kerja dengan pendidikan tinggi biasanya memiliki kompensasi yang lebih tinggi.Hal itu berdampak pada pendapatan per kapita Indonesia.

Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Bonus demografi adalah saat negara memiliki komposisi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar ketimbang usia nonproduktif (65 tahun atau lebih) dengan proporsi di atas 60 persen.

Saat ini, Indonesia berada di periode rasio ketergantungan penduduk yang paling rendah (puncak bonus demografi), yang terjadi hanya sekali dalam sejarah peradaban suatu negara.

Dan kita pun tahu momentum bonus demografi Indonesia hanya sampai 2035. Setelahnya, piramida usia penduduk akan berbalik, dan usia nonproduktif akan lebih banyak.

Kita pun mengapresiasi lima strategi kunci transformasi yang akan dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan MIT. Yakni, transformasi sumber daya manusia (SDM), transformasi pendidikan, transformasi pada jaring pengaman sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi institusi.

Dengan melihat lima strategi kunci transformasi itu, besar harapan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bangkit secara perlahan hingga dapat keluar dari jebakan MIT dan keinginan untuk bertransisi menjadi negara maju di Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

Itulah potret singkat keadaan ekonomi nasional Indonesia.Data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh konsisten di atas 5 persen.

Namun, ini perlu ditingkatkan lagi. Indonesia perlu mengubah pola pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen.Ini bukan pekerjaan mudah.

Ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh Presiden berikut setelah Jokowi. Pekerjaan besar ini harus dilakukan Presiden baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada skala 6 hingga 7 persen.

Ini perlu dilakukan agar keinginan untuk bertransisi menjadi Negara maju di Indonesia emas 2045 bisa terwujud.

Inilah yang mesti dibicarakan dan dikonsepkan dalam bentuk Visi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan oleh ketiga Capres. Bukan cawe-cawe yang dipertontonkan kepada publik.

Hemat penulis, sejauh ini belum ada Capres yang berbicara di hadapan publik terkait visi, misi, konsep dan gagasan terkait pembangunan ekonomi nasional Indonesia ke depan.

Sejauh ini, visi itu belum terdengar. Para Capres dan elit terlihat sibuk bersilahturahmi dengan sesama petinggi partai, petinggi organisasi (NU & Muhammadyah) untuk menentukan bakal calon wakil presiden yang pas.

Mereka terlarut dalam pusaran penentuan Cawapres sehingga lupa mengakomodir aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat harus diutamakan ketimbang kepentingan elit, golongan dan kelompok tertentu.

Ini penting, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.Realita yang kita saksikan akhir-akhir ini, petinggi dan elit partai dalam menentukan Capres dan Cawapres cenderung berdasarkan kuantitas ketimbang kualitas.

Meminjam pernyataan Rocky Gerung, seorang filsuf, akademikus, dan cendekiawan Indonesia bahwa “Indonesia hari ini, para petinggi dan elit partai dalam menentukan Capres-Cawapres, yang diutamakan adalah kuantitas (Jumlah pendukung terbanyak yang dilihat dari popularitas personal), ketimbang kualitas personal”.  *

Penulis, adalah Dosen dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat–LPPM STIM Kupang

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *