LABUAN BAJO, FLORESPOS.net – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (PKF), mekar dari induk semangnya Provinsi NTT.
PKF diharapkan secepatnya direalisasikan karena sudah lama dirindukan masyarakat kepulauan Flores. Wadah-wadah perjuangan terkait ini sudah banyak, dan yang terkini yakni Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Mabar, Blasius Janu, mengatakan itu kepada media ini di Labuan Bajo, Senin (6/2/2023).
Menurut Janu yang juga anggota DPRD Mabar asal Hanura tersebut, partainya juga sangat mendukung pembentukan PKF. Partai Hanura NTT dari tingkat provinsi hingga ke bawahnya diinstruksikan mendukung memperjuangkan pembentukan PKF, termasuk Hanura Kabupaten Manggarai Barat.
Diungkapkan, NTT terlalu luas, terdiri dari banyak pulau besar dan kecil. Daratan Nusa Bunga-Flores juga dikitari tak sedikit pulau kecil, antara lain Pulau Adonara dan Solor di Kabupaten Flores Timur/Flotim, Pulau Pemana dan Palue di Kabupaten Sikka.
Dan di Kabupaten Manggarai Barat di Flores barat memiliki 265 nusa, termasuk Pulau Nuncung di Danau Sano Nggoang di daratan Flores dalam wilayah Mabar.
Luas Manggarai Raya saja, yang meliputi Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Manggarai, dan Mabar, atau dari Wae Mokel di timur Matim hingga Selat Sape di barat Mabar satu sepertiga kali Pulau Bali-Provinsi Bali.
Maka dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk yang mendiami 9 kabupaten di Nusa Bunga dan tanah Lomblen/Lembata, PKF sudah saatnya berdiri jadi daerah otonom baru di Indonesia.
Kemudian dari sisi potensi alam, Flores-Lembata juga amat kaya. Ada petanian/agraris, kelautan/perikanan, pariwisata dan lain-lain. Sumber Daya Manusia Flores juga hebat. Dan perlu diingat, Flores era dulu pernah berdiri sendiri dengan nama residen Flores.
Atas hal itu semua, seluruh masyarakat Flores-Lembata bersama Pemerintah Daerah dan DPRD se-Flores Lembata serta Pemerintah Provinsi dan DPRD NTT bersama P4KF agar sama-sama berjuang ke Pemerintah Pusat (Pempus) supaya PKF segera disahkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, tutup Janu.
Pada tempat terpisah, Ketua DPC Partai Hanura Mabar, Pius Daru, juga senada dengan Janu. *
Penulis: Andre Durung/Editor:Anton Harus
