Maumere, Florespos.net-Ketua Majelis Antar Terekat Religius (Matridis)  Keuskupan Maumere, RP. Dr. Inosensius Ruben Hetu, CJD  menyatakan kesiapan 53 tarekat religius yang berkarya di Keuskupan Maumere (KUM) untuk mengimplementasikan hasil Sinode II KUM dengan visi,“Keuskupan Maumere yang beriman, sejahtera, solider dan membebaskan dalam terang Sabda Allah” dan misi mereorentasi Gereja dan pastoralnya, memberdayakan umat dan warga serta memperjuangkan perubahan struktural kemasyarakatan dengan mengembangkan tata nilai dengan semangat Yesus.

“Matridis siap mengimplementasikan visi dan misi Sinode II Keuskupan Maumere,” kata RP. Inosensius dalam sambutannya saat pelantikan pengurus Matridis periode 2023-2026 di Gereja Santo Mikael Nita, Kamis (2/2/2023).

Pelantikan dipimpin Vikjen Keuskupan Maumere, RP. Teleforus Jenti, O.Carm yang diawali dengan perayaan ekaristi yang dihadiri 600 biarawan-biarawati.

Inosensius mengaku sangat tertarik dengan satu kata dalam visi Keuskupan Maumere yakni membebaskan.

“Saya tertarik akan satu kata yang termuat dalam visi Keuskupan Maumere yakni membebaskan,” katanya.

Pater Inosensius mengakui berangkat dari kerangka membebaskan di atas maka tepatnya pada tanggal 30 Januari-1 Februari 2023, puluhan biarawan-biarawati yang tergabung dalam Grup Hak Asasi melakukan aksi damai di kantor Kejaksaan Negeri Maumere, seperti informasi yang terkirim melalui WA Grup Matridis tanggal 1 Februari 2023.

“Tentunya kita bertanya,  mengapa para biarawan-biarawati turun ke jalan berdemontrasi atau melakukan aksi damai? Gerakan membebaskan adalah bentuk keberpihakan kita kepada kaum lemah, miskin, terlantar yang bersama mereka pula, kita berjuang untuk membebaskan diri dari penderitaan dan penindasan,” katanya.

Menurut Pater Inosensius, begitu banyak orang yang berada di sekitar kita, juga tidak luput dari pandangan subjektif kaum biarawan-biarawati yang beranggapan bahwa peran kita kaum religius hanya berada di sekitar meja altar Tuhan, yang bersentuhan dengan pelayanan sakramen dan pelayanan karitatif.

“Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita untuk pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota? Tentu kita telah, sedang dan akan terus melakukan misi Ilahi Yesus ini. Namun kita perlu mengendapkan kembali gagasan dan pelayanan kita akan teladan Yesus dengan terus mempertahankan prinsip tidak terlibat dalam kekuasaan dunia yakni aneka organisasi politik. Dan itu sudah kita lakukan. Dengan kata lain, kaum biarawan-biarawati dilarang terlibat dalam partai politik tertentu, tidak boleh mengizinkan orang berkampanye di dalam gereja, tidak boleh mendukung salah satu calon di hadapan umum. Kendati demikian harus diakui bahwa semua ajaran Tuhan kita Yesus Kristus selalu bermuatan politis,” katanya.

Menurut RP. Inosensius,  Gereja bukan institusi politik tetapi gereja hadir membela kebenaran, ketidakadilan dengan memberikan pernyataan politis. Pernyataan politis gereja yang dimaksudkan yakni Gereja memberikan seruan dalam bidang moral.

“Semuanya berangkat dari kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Seruan-seruan Yesus dalam Kitab Suci adalah seruan-seruan moral yang menjungjung tinggi martabat manusia yang dilandasi cinta.”

Inosensius menegaskan bahwa para imam, biarawan-biarawati harus turun ke jalan karena suara para awam kita diabaikan.

“Mereka bersandar dan berharap agar ada yang melihat, mendengar. Kita adalah orang-orang yang mendengar, dan melihat. Apakah kita mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat (Mat 13:13)? Mereka butuh agar tirani penindasan mereka dilepaskan. Maka berjuanglah bersama mereka. Surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita akan seruan profetis: kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh diri dari kasih karunia Allah, agar jangan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang (Ibr 12:13-15),” katanya.

Mengutip Cardinal O’Cornnor, RP. Inosensius berujar “Jika umat katolik tidak terlibat dalam kehidupan politik atau ikut terlibat menyuarakan dan menegakkan moralitas dan spiritualitas katolik maka gereja harus merasa diri gagal dalam menjalankan misinya.”

Inosensius mengakui bahwa setelah dirinya terpilih menjadi Ketua dua minggu lalu, pihaknya sudah ditelepon oleh PUSPAS KUM agar Matridis boleh mendukung gerakan Aksi Damai dalam Grup Hak Asasi Manusia Kabupaten Sikka.

“Terjadilah demikian, sehingga ada banyak jubah putih yang ada di depan Kejari Maumere tgl. 31 sd 1 Februari. Itu baru 3 kongregasi yang hadir. Sementara data terbaru sesuai kalender liturgi keuskupan Maumere terdapat 53 kongregasi/serikat/tarekat/ordo baik putra-putri yang berada di Keuskupan Maumere,” katanya.

Untuk diketahui, Matridis atau  Majelis Antar Tarekat Religius Keuskupan Maumere dibentuk tahun 2000.Jumlah Tarekat/Kongregasi/Serikat Putra-Putri di Keuskupan Maumere ada 53.*

Penulis: Wall Abulat / Editor: Anton Harus

Silahkan dishare :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *