Oleh: Anastasia Nunut
KORUPSI merupakan kasus yang sangat marak terjadi di negara tercinta kita ini sering kita lihat begitu banyak pejabat-pejabat besar yang terlibat dalam kasus ini.
Bahkan kasus korupsi, dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang massif dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.
Tidak hanya merugikan negara korupsi juga menyenggsarakan rakyat dimana mereka yang terlibat dalam korupsi mengambil apa yang harus menjadi hak masyarakat dan memakainya untuk keperluan pribadi mereka.
Korupsi bisa berada di berbagai bidang bisa dirasakan oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dan mahalnya harga barang dan juga pelayanan publik masyarakat, yang semakin miskin dan terbatasnya fasilitas Pendidikan dan kesehatan perkembangan ekonomi mendadak dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat adanya korupsi.
Pada tahun 2023 di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 161 kasus tindakan pidana korupsi sepanjang tahun tersebut jenis perkara terbanyak meliputi penyuapan atau grafikasi dengan jumlah 85 kasus.
Lalu, diikuti oleh kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 62 kasus dan sampai saat ini sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi landing praktik yang tumbuh di pinggiran kota di Indonesia.
Berdasarkan data KPK 10 Januari 2024, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa masih menjadi kasus tindakan pidana korupsi kedua terbesar setelah grafikasi/penyuapan.
Bahkan dalam kurung waktu tahun 2004-2022, KPK telah menangani 1,351 kasus korupsi yang mana sekitar 277 kasus (20%) di antaranya terjadi di bidang pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui catalog elektronik semakin popular digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparnasi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa (BPJ) pemerintah hingga akhir tahun 2023 sudah sekitar 6,9 juta produk yang tayang di catalog elektronik dengan nilai transaksi mencapai Rp 188,9 teriliun.
Namun kemajuan tersebut dicapai dengan penyederhanaan proses terhadap catalog elektronik yang tidak serta menutup celah kondisi/penipuan bahkan korupsi mungkin terjadi.
Sebagai implementasi aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024, strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) memintah Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) memberikan akses terhadap data pengadaan barang dan jasa melalui catalog elektronik serta memberikan pedoman pengawasan untuk pengadaan dengan mengunakan catalog elektronik cendrung cepat dan perubahan harga oleh penyedian tidak bisa dihindari.
Dampak korupsi terhadap kualitas barang dan jasa meliputi berbagai macam poin penting yang bisa kita temu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Menurunnya Standar dan Mutu Barang dan Jasa
Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali memicu penggunaan barang yang berkualitas rendah demi keuntungan pribadi dan banyak merugikan masyarakat yang dikategorikan kurang mampu.
Hal ini berakibat terhadap infastruktur yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pemalsuan, penipuan dan penggunaan bahan baku yang berkualitas rendah seperti sebuah bangunan yang mudah ambruk karena penggunaan bahan yang di ingginkan tidak berkualitas dan korupsi juga menyebabkan ketidakamanan produk di pasaran. Hal ini juga dapat merugikan masyarakat yang sudah terlanjur membeli produk yang di jual.
Melumpuhkan Efisiensi dan Efektifitas
Dana yang dikorupsi seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa publik. Namun praktik korupsi menghambat alokasi dana yang tepat sasaran sehingga berakibat pada inefisiensi dan inefektivitas pelayanan publik.
Contohnya, yaitu korupsi dalam sektor kesehatan yang dapat menyebabkan kelangkaan obat-obatan yang dibutukan dan peralatan medis serta buruknya pelayanan rumah sakit hal ini terjadi karenadalampengelolahan dana kesehatan, dana yang seharusnyadigunakanuntukmeningkatkanfasilitaskesehatan dan menyediakanobat-obatan yang berkualitas tinggi tidak dilaksanakan.
Dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak memikirkan kesehatan dari masyrakat yang membutuhkan fasilitas tersebut. Hal ini dapat menurunkan sumberdaya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.
Mempersempit Akses Masyarakat Terhadap Layanan Berkualitas
Korupsi dapat mempersulit masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan publik yang berkualitas.
Hal ini dikarenakan dana yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk membangun infastruktur dan menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Contohnya yaitu korupsi dalam penyaluran bantuan sosial dapat menyebabkan masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan yang mereka miliki, seharusnya dana yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui bantuan sosial (Bansos) langsung diberikan kepada masyarakat yang membutukanya.
Tetapi dana tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi tersebut dan praktik korupsi dalam bansos dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkanya, bantuan yang diberikan mungkin lebih banyak diterima oleh orang-orang terdekat (ada hubungan keluarga).
Hal ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari dimana pegawai yang mengurus bantuan tersebut lebih mementingkan keluarganya sendiri ketimbang dengan masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengannya meskipun keluarganya sudah mendapatkan bantuan yang lainya. Hal ini dapat merugikan masyarakat-masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan tersebut.
Jadi cara untuk mengatasi kasus-kasus korupsi seperti di atas yaitu; Pertama Penggunaan Sistem Pengawasan. Memperkuat sistem pengawasan dan pengadilan internal dalam setiap tahapan produksi barang dan jasa dapat membantu mencegah praktik korupsi yang dapat merugikan kualitas produk.
Kedua hukum yang tegas. Menegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dalam industri barang dan jasa dapat menjadi efek jera bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan praktik korupsi. *
Penulis, adalah Mahasiswi STIPAS St. Sirilus Ruteng, Manggarai, NTT
