ENDE, FLORESPOS.net-Puluhan petugas kebersihan terdiri dari penyapu jalan, pengangkut sampah dan pengemudi melakukan aksi demo ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende, NTT, Senin (22/5/2023) pagi.
Puluhan tenaga kebersihan melakukan aksi demo mempertanyakan upah kerja sejak Januari- Mei 2023 yang belum dibayar oleh pemerintah karena selama lima bulan ini tetap bekerja dan menjalankan aktivitas rutin sebagai petugas kebersihan.
“Kami ke sini karena sudah lima bulan bekerja tanpa diberikan upah atau gaji. Kami lapar maka datang ke kantor tanya gaji,” kata mereka saat demo tersebut.
Salah seorang petugas kebersihan, Yohanes Emanuel Kea mengatakan sejak bulan Januari 2023 lalu pasca pemberhentian tenaga honorer mereka tetap bekerja karena dijanjikan masuk tenaga outsourcing.
Dalam rentang waktu ini, mereka tetap bekerja sambil menunggu kepastian outsourcing. Mereka pernah menanyakan soal gaji dan kepastian outsourcing pada awal April 2023 lalu dan dijanjikan bahwa pada Mei 2023 sudah diselesaikan.
“Kami pernah tanya tapi kata pak Plt Kadis bulan Mei 2023 sudah bisa diselesaikan yaitu gaji dan kepastian tenaga outsourcing,” katanya.
Dikatakannya, aksi yang dilakukan oleh mereka untuk menanyakan haknya karena sudah bekerja sejak bulan Januari 2023 lalu. Bahkan dalam rentang waktu ini mereka membeli perlengkapan kerja sendiri.
“Kami tetap kerja dan perlengkapan kerja seperti sapu, sarung tangan kami beli sendiri,” katanya.
Tenaga kebersihan mengharapakan agar Bupati Ende dan DLH segera menyelesaikan persoalan ini dan merealisasikan gaji serta kepastian status.
“Kami ini kepala keluarga dan sudah lima bulan kerja tidak dibayar. Kami berharap gaji kami bisa dibayar supaya bisa kasi makan istri anak,” katanya.
Mereka mengakui sebelumnya pada tahun 2022 petugas kebersihan di Ende menerima upah bervariasi dari Rp 900.000 hingga Rp 1.300.000.
Sedang Diproses
Plt Kepala DLH Ende, Kanisius Se saat berdialog dengan para petugas kebersihan mengatakan terkait dengan aksi tersebut adalah hak dari petugas kebersihan karena sudah bekerja selama lima bulan dan belum menerima upah.
“Terkait dengan kedatangan teman- teman hari ini dan lakukan aksi demo itu hak memprotes keadaan yang sedang terjadi. Kami tidak bisa larang karena kalian tuntut hak,” katanya.
Kanis menjelaskan, sejak ada perubahan regulasi bahwa tenaga kerja ini masuk dalam kategori outsorcing maka saat ini sedang diproses. Mekanismenya sedang berjalan dan sudah ditangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan regulasi.
“Sedang diproses dan ada mekanisme yang dilalui sesuai dengan regulasi. Saat ini kita sedang proses dan sama-sama menunggu,” katanya.
Anggaran yang disiapkan untuk tenaga outsourcing petugas kebersihan di DLH Ende sebesar Rp 1,3 miliar. Anggaran ini akan dikelola oleh pihak ketiga yang akan mengelola tenaga outsourcing khususnya petugas kebersihan di DLH.
“Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah itu sebesar Rp 1,3 miliar. Kita akan atur sesuai dengan mekanismenya agar bisa direalisasikan kepada teman- teman. Kami terus berkoordinasi dengan PPK agar dalam waktu dekat bisa diselesaikan,” katanya.
DLH tetap berjuang dan membangun negosiasi dengan perusahan yang mengelola outsourcing atau pihak ketiga agar 70 tenaga kerja yang selama ini sudah bekerja tetap diakomodir.
“Sebanyak 70 orang ini masuk dalam bagian untuk kami negosiasi dengan pihak ketiga. Kami tidak butah mata, kami tetap melihat dan berjuang untuk kalian,” katanya.
Kanis juga mengatakan, sambil menunggu proses ini maka para pekerja tidak dipaksakan untuk tetap bekerja. DLH tidak memaksa petugas kebersihan tetap menjalani tugasnya.
“Selama menunggu proses ini, teman – teman mau masuk kerja atau tidak itu pilihan dan hak kalian. Situasi ini akan kami hadapi karena hak kalian lima bulan belum dibayar,” katanya.*
Penulis: Willy Aran / Editor: Wentho Eliando
