LABUAN BAJO, FLORESPOS.net – Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Laurensius Halu, menilai kritikan masyarakat terhadap kinerja Dinas TPHP Mabar adalah imun, termasuk buat penyuluh pertanian lapangan (PPL) setempat. Jika kritikan diladeni berlebihan bisa strok dan mati karena tensi tinggi.
Oleh karena itu, disarankan kepada jajaran Dinas TPHP Mabar, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tidak berlebihan menanggapi kritikan masyarakat melalu media sosial dan lain-lain atas kinerja para penyuluh setempat maupun jajaran Dinas TPH secara umum.
“Tensinya jangan panas terus. Tanggapi kritikan-kritikan itu dengan kepala dingin. Mesti pandai kelola emosi. Kalau tensi (darah tinggi) naik terus bisa strok, mati kita,” kata Kadis Halu.
Kadis Halu lontarkan itu ketika membuka rapat evaluasi pupuk di tingkat Mabar 2022/2023 dan lain-lain, bertempat di aula Kantor Dinas TPHP Mabar di Labuan Bajo baru-baru berlalu.
Hadir pertemuan tersebut antara lain para BPP dan penyuluh, pihak produsen pupuk dan distributor, disamping jajaran Bidang PSP setempat-Mabar.
Menurut Kadis Halu, kehadiran penyuluh di lapangan, di sawah tak harus 24 jam. Tapi kahadiran dimaksud pada saat yang tepat, kapan dibutuhkan petani, anda (penyuluh) harus ada di sana.
“Saya juga begitu. Kerja itu ada mekanismenya, sesuai aturan. Kalau keluar dari situ berarti saya Kepala Dinas bodok (bodoh),” ujar Kadis Halu.
Kepada jajaran Dinas TPHP Mabar, termasuk para penyuluh (PPL), disarankan agar tak terlalu reaktif atas kritikan masyarakat. Jawab kritikan itu dengan kerja, kerja dan kerja, sesuai regulasi, ujar Kadis Halu.
Hampir senada dilantangi Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Dinas TPHP setempat Inosensius Ebardjo selaku pemandu pertemuan itu.
Menurutnya, kritikan terhadap kinerja Dinas TPHP Mabar selama ini tidak pernah habis. Misalnya harga pupuk naik, yang dikritiki, disalahkan, diobok-oboki oknum masyarakat adalah pihak Dinas pertanian (TPHP).
Padahal, kata Kabid Ebardjo, yang urus pupuk banyak pihak. Antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian, produsen pupuk, distributor dan pengecer pupuk. Juga ada pengawas pupuk dan lain-lain. Tetapi yang masyarakat tahu, itu bagian dari kerja jajaran Dinas Pertanian, walau tak semua masyarakat berpikir begitu.
“Kalian (BPP dan penyuluh) mungkin hanya baca di media sosial kritikan-kritikan masyarakat itu. Tetapi saya dan Pa Kadis (Laurensius Halu) serta teman- teman lain di Dinas (TPHP) ini berhadapan langsung. Misalnya dipanggil ikut RDP di DPRD Mabar dan lain,” kata Kabid Ebardjo.
Diberitakan media ini sebelumnya, jual pupuk bersubsidi lampaui HET terbongkar saat rapat ” panas” Dinas TPHP Mabar Labuan Bajo. *
Penulis:Andre Durung/Editor:Anton Harus
