TKD Manggarai Barat Belum Gajian, BKAD Masih Tunggu Pendataan PPPK

- Jurnalis

Minggu, 12 Maret 2023 - 21:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris BKAD Mabar, Yohanes Valbis

Sekretaris BKAD Mabar, Yohanes Valbis

LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) belum mencairkan gaji Tenaga Kontrak Daerah (TKD) itu karena masih menunggu hasil pendataan TKD yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pendataan dimaksud dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Mabar, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris BKAD Mabar, Yohanes Valbis, tegaskan itu menanggapi Florespos. net di Labuan Bajo, Jumat (10/3/2023).

Valbis dimintai tanggapan terkait kabar bahwa TKD di Mabar belum terima gaji, khusus Pebruari 2023.

Diinfomasikan, untuk bertahan hidup di kota pariwisata super premium Labuan Bajo hari-hari terakhir, mereka (TKD) harus rela mengutang. Di sisi lain harga barang kebutuhan hidup yang jual beli di ibu kota Mabar itu amat mahal, tidak terkecuali 9 bahan kebutuhan pokok (sembako), termasuk beras.

Menurut Valbis, pihaknya saat ini masih menunggu pendataan hasil seleksi para TKD setempat yang ikut seleksi P3K belakangan. Hal dimaksud supaya tak salah bayar gaji mereka di kemudian hari. Siapa tahu TKD yang ikut seleksi P3K ada yang lulus.

Baca Juga :  Kema Sama Nagekeo Terima Bantuan Anak Babi, Bupati Don: Perhatikan Sanitasi Kandang

Apabila lulus P3K, gajinya sebagai TKD tidak lagi dibayar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar, tapi mengikuti penggajian P3K yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU) Mabar, sama seperti  Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain masih menunggu hasil pendataan TKD yang lulus P3K, terkait gaji TKD saat ini masih melakukan pemetaan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu, karena sumber gaji TKD dari PAD.

Pada sisi lain prioritas pergeseran DAU spesifik berdasarkan PMK No.212/2022 tentang Peruntukan DAU spesifik. DAU spesifik yakni untuk gaji P3K, aplikasi kelurahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, tambah Valbis.

Pada tempat terpisah, Kepala BKPPD Mabar, Thomas Faran mengungkapkan, total TKD Mabar yang punya SK yakni 1637 orang.

Saat ini untuk guru yang lulus seleksi P3K 2023 tingkat Mabar, sesuai informasi dari BKN, yakni 550 orang, sesuai formasi. Angka 550 orang itu di antaranya ada juga TKD, termasuk guru komite.

Baca Juga :  Beras dalam Operasi Pasar Perum Bulog Ruteng Selalu Ludes Terbeli Masyarakat

Kelulusannya diumumkan belum lama berlalu. Hanya khusus TKD jumlah belum tahu, masih lakukan penyanggahan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, karena begitu aturannya.

Sedangkan tenaga kesehatan yng lulus seleksi P3K 2023 tingkat Mabar 2023 sebanyak 443 orang. Saat ini sedang proses Nomor Induk (NI) pegawaian di BKN. Dari 443 orang itu, 201 di antaranya yakni TKD kesehatan, lainnya non kesehatan. Kelulusan mereka diumumkan Pebruari 2023 lalu.

Sesudah mendapat NI, baru keluar surat pengangkatan dari Bupati Mabar. Setelah itu baru berurusan dengan keuangan, ungkap Kaban Faran.

Ditambahkan, dalam waktu dekat Pemkab Mabar akan melakukan seleksi P3K untuk tenaga teknis, juga bertempat di Labuan seperti seleksi untuk tenaga kesehatan dan guru, ujar Faran.

Diberitakan media ini sebelumnya, realiasi PAD Mabar 2023 per 28 Pebruari yakni 9 persen lebih atau lebih dari Rp.33 miliar dari target  Rp.333 miliar lebih.*

Penulis: Andre Durung / Editor: Wentho Eliando

Berita Terkait

Senator AWK Fasilitasi Buka Stand Penjualan Produk UMKM NTT di Loby DPD RI
BPOLBF Audiensi dengan Pastor di Ende untuk Program Pengembangan Pariwisata Religi
Uskup Agung Ende Sambut Baik Program Pengembangan Pariwisata Religi di Flores
Sutarno, Pedagang Bakso di Kota Bajawa Resmi Terima Mobil Undian Simpedes 
Merasa Profesinya Dihina , Hendrikus Polisikan Dua Warga Nagekeo
Senator dari NTT Jadi Pimpinan Komite II DPD RI, Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Warga Ende Enggan Jadi KPPS di Pilkada, KPU Ungkap Penyebabnya dan Cari Solusi
8 Negara Ikuti IFG Labuan Bajo Maraton
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 Oktober 2024 - 18:36 WITA

Senator AWK Fasilitasi Buka Stand Penjualan Produk UMKM NTT di Loby DPD RI

Rabu, 9 Oktober 2024 - 16:03 WITA

BPOLBF Audiensi dengan Pastor di Ende untuk Program Pengembangan Pariwisata Religi

Rabu, 9 Oktober 2024 - 15:57 WITA

Uskup Agung Ende Sambut Baik Program Pengembangan Pariwisata Religi di Flores

Rabu, 9 Oktober 2024 - 14:48 WITA

Sutarno, Pedagang Bakso di Kota Bajawa Resmi Terima Mobil Undian Simpedes 

Rabu, 9 Oktober 2024 - 14:31 WITA

Merasa Profesinya Dihina , Hendrikus Polisikan Dua Warga Nagekeo

Berita Terbaru