ENDE, FLORESPOS.net-Hingga Maret 2023, 8 jabatan Kepala Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende, Provinsi NTT masih lowong.
Jabatan itu ditempati oleh pelaksana tugas (plt) untuk melakukan koordinasi agar kegiatan di dinas tersebut tetap berjalan.
Delapan dinas itu adalah DLH, DPMD, PPO, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Perikanan,DP3AKKB dan Bapenda.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ende, Dr Gusti Ngasu kepada wartawan, Rabu (8/3/2023) mengatakan, saat ini pemerintah melalui TAPD sedang membahas anggaran yang diusulkan BKPSDM untuk proses lelang jabatan yang lowong.
“Kita sedang bahas anggaran yang diusulkan oleh BKPSDM dan suratnya sudah sampai ke DPRD Ende. Anggaran sudah diusulkan, kita sudah ferivikasi dan bisa diturunkan,” kata Dr Gusti.
Setelah proses tersebut, katanya, pemerintah akan membuat berita acara untuk dibawa ke DPRD Ende. Setelah dibahas bersama dan mendapatkan rekomendasi dari DPRD maka harus dilakukan revisi penjabaran APBD.
Setelah anggaran disepakati, katanya, baru dilakukan proses lelang.
“Kita bahas anggaran dulu baru lelang karena proses ini kita libatkan pihak lain dan kita tidak boleh utang. Anggaran ini untuk delapan jabatan yang lowong. Ada beberapa jabatan tertentu yang harus mutasi dulu, setelah mutasi baru lelang,” kata Sekda Ende.
Terkait beberapa jabatan yang ditempati Plt, kata Sekda, jabatan Plt itu tiga bulan dan kemudian bisa diperpanjang. Pejabat yang menjabat sebagai Plt minimal eselonnya sama dengan jabatan yang diduduki.
Plt tidak memiliki kewenangan terkait dengan kepegawaian dan keuangan, sifatnya hanya mengkoordinir kegiatan di OPD tersebut.
“Misalnya di OPD itu ada sekretaris maka sekretaris adalah KPA atau memiliki kewenangan kepegawaian dan keuangan. Selama ini semuanya berjalan baik,” katanya.*
Penulis: Willy Aran / Editor: Wentho Eliando