MAUMERE, FLORESPOS.net-Sedikitnya ada 13 dari 159 paket pekerjaan proyek bersumber dari dana pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Sikka, NTT, terancam gagal.
Prosentase realisasi 13 paket pekerjaan proyek, itu rata-rata masih berada dibawah 50 persen dan bahkan ada yang hanya 0,00 persen.
Tigabelas paket pekerjaan proyek terancam gagal itu diungkap oleh aktivis Cipayung Plus (GMNI, HMI, IMM) Kabupaten Sikka saat aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka, Kamis (16/2/2023).
Cipayung Plus Sikka dalam aksi demonstrasinya tidak hanya menyebut ada 13 paket pekerjaan proyek yang terancam gagal.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua GMNI Sikka, Yohanes Maro, Ketua Komisariat HMI Sikka, Muchsin A.A Umar, dan Ketua Umum PC IMM, Siti Farida, Cipayung Plus membeberkan nama, lokasi kegiatan, nilai kontrak, rekanan, dan prosentase realisasi pekerjaan proyek yang terancam gagal tersebut.
Tigabelas paket proyek dimaksud, yakni Pembangunan Sumur Bor Air di Desa Koting B dengan nilai kontrak Rp 690.387.000, dikerjakan CV Sumber Mujizat, realisasi 60,10 persen.
Seterusnya, Pembangunan Sumur Bor di Pemana dengan nilai kontrak Rp 993.000.000, dikerjakan CV Tridaya Perkasa, realisasi 25,67 persen, Pembangunan Jaringan Air Minum bersih di Dusun Baokrenget dengan nilai kontrak Rp 415.642.611, dikerjakan CV Mayano, realisasi 50,0 persen.
Pembangunan Sumur Bor Desa Wolonwalu dengan nilai kontrak Rp 899.000.000, dikerjakan CV Nustama Raya, realisasi 28,75 persen, Pembangunan Sumur Bor di Desa Wairbeler dengan nilai kontrak Rp 991.592.728, dikerjakan CV Mega Express, realisasi 6,67 persen.
Bantuan Sumur Bor di Desa Iantena dengan nilai kontrak Rp 958.800.000, dikerjakan CV Soegianto Tirya Makmur, realisasi 7,57 persen, Pembangunan Jaringan Air IKK di Kecamatan Paga Mata Air Ijukutu dengan nilai kontrak 4.205.065.378, dikerjakan CV Varanus Cipta Perkasa, realisasi 0.04 persen.
Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Heupuat dengan nilai kontrak Rp 730.555.000, dikerjakan CV Nusa Tama Raya, realisasi 9,58 persen, Peningkatan Jalan Nangablo-Hagarahu dengan nilai kontrak Rp 934.035.000, dikerjakan CV Balista Timor Perkasa, realisasi 0,61 persen.
Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Besar dengan nilai kontrak Rp 1.626.000.000, dikerjakan CV Triofa Perkasa Sejati, realisasi 35,85 persen, Pembangunan Jalan Lere-Natakoli dengan nilai kontrak Rp 458.000.016,79, dikerjakan CV Kembar, realisasi 0,00 persen.
Pemeliharaan Jalan Riidetut-Hewokloang dengan nilai kontrak Rp 1.432.101.000, dikerjakan CV Dharma Bakti Jaya, realisasi baru 6,24 persen dan Pembangunan Jalan Heopuat dengan nilai kontrak Rp 320.422.015, dikerjakan CV Talalu, realisasi 23,40 persen.
Selain itu, Cipayung Plus Sikka juga membeberkan 2 paket proyek yang dananya bersumber dari pinjaman daerah PEN yang tidak terkontrak.
Dua paket proyek dimaksud, yakni Pembangunan Sumur Bor di Desa Wolomotong dengan pagu anggaran Rp 997.113.000 dan Pembangunan Ruas Jalan Desa Kokowair-Bendungan Desa Nangatobong dengan pagu anggaran Rp 605.812.000.
“Pekerjaan proyek dana PEN ini tidak berjalan sesuai harapan, bahkan 13 paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR Sikka berpotensi gagal. Sedangkan 2 paket proyek lainnya tidak terkontrak,” ungkap Yohanes Maro, Ketua GMNI Sikka dalam orasinya.
Cipayung Sikka mendesak Kejari Sikka segera mengusut tuntas 13 paket pekerjaan proyek yang terancam gagal tersebut. Menuntut Kejari Sikka melakukan audit dan investigasi secara mendalam serta menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan proyek bersumber dari dana pinjaman daerah PEN.
Mereka juga menuntut Kejari Sikka agar transparan dalam proses audit dan investigasi paket pekerjaan proyek yang bersumber dari dana PEN, terlebih khusus 13 paket pekerjaan proyek yang bermasalah.
Menuntut Kejari Sikka agar segera mungkin melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pengelolaan dana PEN. Menuntut Kejari Sikka agar segera melakukan koordinasi dengan PBK dan BPKP. Dan menuntut Kejari Sikka agar segera mengusut tuntas dugaan makelar kasus korupsi BTT.*
Penulis: Wentho Eliando / Editor: Anton Harus
